Bupati Tanah Datar Eka Putra membuka Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional ke-43 tingkat Kabupaten Tanah Datar di Lapangan Sepak Bola Nagari Simabur, Kecamatan Pariangan, Jumat (19/6/2026). Dalam sambutannya, Eka menekankan pentingnya objektivitas dan transparansi penilaian kepada seluruh dewan hakim yang bertugas.
Eka menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk kecurangan dalam penilaian. Ia menyatakan siap menghentikan pelaksanaan MTQ apabila ditemukan praktik manipulasi yang dinilai mencederai sportivitas kompetisi.
“Kepada Dewan Hakim, saya berpesan agar memberikan penilaian secara terbuka dan seadil-adilnya. Saya ingin pelaksanaan MTQ di Tanah Datar ini menjadi contoh penerapan penilaian yang objektif tanpa intervensi bagi daerah lain,” kata Eka.
Ia juga mengungkapkan kekecewaan terhadap penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi sebelumnya yang menurutnya kurang transparan. Eka menyatakan Tanah Datar siap mundur dari kompetisi tingkat provinsi pada masa mendatang apabila praktik penilaian yang tidak sportif terus berulang.
“Kami siap kalah dalam kompetisi, tetapi harus melalui proses yang sportif. Saya tidak ingin hal-hal yang mencederai rasa keadilan merusak mental para peserta maupun official,” ujarnya.
Pada gelaran tahun ini, Eka mengaku bangga karena kegiatan dipusatkan di Kecamatan Pariangan yang dikenal sebagai nagari tertua di Minangkabau. Menurutnya, momentum tersebut menjadi simbol kebangkitan semangat Luhak Nan Tuo yang berpijak pada falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra menyatakan dukungan terhadap ajang dua tahunan tersebut. Ia menilai MTQ bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari upaya membumikan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Pelaksana sekaligus Camat Pariangan Miza Aziz melaporkan rangkaian kegiatan berlangsung selama lima hari, 19–23 Juni 2026. Sebanyak 744 kafilah dari 14 kecamatan di Tanah Datar akan bersaing dalam 12 cabang lomba.
Pembukaan acara turut dihadiri Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.
