PEKANBARU — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak memanfaatkan peluncuran Forum DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Riau untuk menyuarakan perlunya reformasi postur fiskal nasional, terutama terkait transparansi pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Bupati Siak Afni Zulkifli menilai forum tersebut harus menjadi kekuatan kolektif dalam memperjuangkan kepastian hukum, keterbukaan data, dan asas keadilan fiskal yang proporsional bagi daerah penghasil komoditas alam. Pernyataan itu disampaikan di sela peluncuran forum yang digelar di Ruang Auditorium Lantai 8 Menara Lancang Kuning, Kompleks Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Selasa (9/6/2026).
Afni menekankan, Kabupaten Siak dan wilayah Riau secara umum berkontribusi besar terhadap penerimaan negara, terutama dari sektor minyak dan gas bumi. Namun, menurutnya, daerah tidak cukup hanya menerima program formal dari kementerian, melainkan membutuhkan kejelasan regulasi, transparansi data, dan pembagian fiskal yang lebih adil.
Ia juga menjelaskan bahwa perbaikan kebijakan fiskal dari pusat dinilai krusial bagi daerah penghasil. Dana bagi hasil yang lebih adil, kata Afni, akan memperluas ruang belanja pemerintah kabupaten/kota untuk membiayai infrastruktur dasar, sektor kesehatan, serta meningkatkan mutu layanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Dalam agenda tersebut, Pemkab Siak menitipkan sejumlah poin kepada para anggota DPR RI asal Riau. Poin itu meliputi upaya memaksimalkan serapan pagu dana APBN yang masuk ke kabupaten untuk pembangunan kawasan pesisir, mendorong reformasi formula perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) agar memperhatikan kelestarian ekologi di daerah penghasil, serta menyederhanakan hambatan birokrasi di kementerian untuk mempermudah masuknya modal swasta ke kawasan industri daerah.
Afni turut mengajak 13 anggota DPR RI asal Riau lintas komisi untuk mengesampingkan sekat afiliasi partai dan memperkuat upaya lobi di tingkat nasional. Ia menilai forum kolektif tersebut dapat menjadi momentum untuk menyamakan langkah menjelang pembahasan nota keuangan APBN bersama pemerintah pusat.
Menutup pernyataannya, Afni mengingatkan bahwa pembangunan nasional dan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ia berharap sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan parlemen pusat dapat mendorong daerah penghasil tumbuh seimbang tanpa tertinggal, khususnya dalam penguatan infrastruktur.
