Bupati Karimun: Penataan Kawasan Kolong Perlu Kolaborasi, Soroti Masalah Pendidikan dan Kesehatan

Bupati Karimun: Penataan Kawasan Kolong Perlu Kolaborasi, Soroti Masalah Pendidikan dan Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Karimun memberi perhatian serius terhadap penataan kawasan Sungai Lakam Barat dan Sungai Lakam Timur, yang dikenal masyarakat sebagai kawasan Kolong. Wilayah ini selama ini menjadi salah satu pusat aktivitas warga.

Bupati Karimun Iskandarsyah menilai pembenahan kawasan Kolong tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah daerah. Ia menyebut penataan perlu melibatkan berbagai unsur agar hasilnya maksimal dan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Karimun.

“Kawasan kolong ini adalah central atau pusatnya Karimun, sehingga perlu kita tata kembali dengan melibatkan semua unsur, dari anggota DPRD, Polisi, Kejaksaan, Lembaga Adat Melayu (LAM), tokoh agama, dan tokoh masyarakat,” kata Iskandarsyah.

Menurutnya, persoalan di kawasan Kolong tidak semata terkait tata ruang. Ia menyebut tantangan di wilayah tersebut juga menyangkut pendidikan, kesehatan, hingga kondisi sosial masyarakat, seiring pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan pantauan pemerintah daerah, masih ditemukan banyak anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan formal. Iskandarsyah menyebut sebagian besar orang tua mereka tercatat sebagai warga Karimun dan memiliki KTP Karimun.

“Kita melihat anak-anak banyak yang tidak sekolah. Ini yang perlu menjadi perhatian bersama. Untuk meningkatkan IPM, salah satu yang paling penting adalah pendidikan,” tegasnya.

Selain isu pendidikan, Pemkab Karimun juga menyoroti persoalan lingkungan dan kondisi permukiman yang dinilai semakin semrawut. Pemerintah menyatakan tidak ingin kawasan Kolong dibiarkan hingga berkembang menjadi kawasan kumuh dan tertinggal.

Iskandarsyah mengatakan kebijakan yang akan diambil perlu disusun berdasarkan kondisi riil masyarakat agar program penataan tepat sasaran dan mampu meningkatkan taraf hidup warga.

“Kita akan duduk bersama bagaimana membenahi ini semua. Pembenahan harus melihat akurasi kondisi sosial masyarakat di wilayah ini, supaya dapat memformulasikan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup,” ujarnya.