Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Samsul Rizal membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kabupaten HST yang digelar di Hotel Fortuna Grande Malioboro, Yogyakarta, Jumat (3/4).
Dalam sambutannya, Samsul Rizal mengingatkan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 365 ayat 1, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Ia menegaskan ketiga fungsi tersebut perlu dijalankan secara optimal agar tata kelola pemerintahan dapat berlangsung akuntabel, efektif, dan transparan.
Samsul Rizal juga menyoroti tantangan pengelolaan keuangan daerah yang dinilai semakin kompleks, seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, keadilan ekonomi, serta reformasi hukum. Karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap APBD, termasuk dalam penganggaran dana hibah dan bantuan sosial.
Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya bersifat administratif atau sekadar memeriksa angka. Pengawasan harus memastikan penggunaan anggaran memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
Ia menilai pelaksanaan bimtek tersebut penting sebagai sarana meningkatkan kapasitas, pemahaman, dan kompetensi anggota DPRD, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal.
“DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan setiap program, hibah, bansos, dan kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai perencanaan serta tepat sasaran, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pertanggungjawaban,” ujarnya.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Samsul Rizal mengapresiasi terselenggaranya kegiatan itu dan berharap materi yang diperoleh dapat diterapkan untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih baik, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para narasumber.
Di akhir sambutannya, Samsul Rizal mengajak seluruh peserta memanfaatkan bimtek secara maksimal, aktif berdiskusi, dan menyamakan persepsi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan transparan.
