Bupati Ciamis, Jawa Barat, H. Herdiat Sunarya, mengikuti entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara daring, Kamis (02/04/2026).
Kegiatan tersebut diikuti Bupati bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Ciamis dari Ruang ULP Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis. Entry meeting ini diikuti pemerintah daerah se-Indonesia dalam lingkup Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, sekaligus menandai dimulainya tahapan pemeriksaan LKPD Tahun 2025.
Forum ini menjadi sarana untuk menyamakan persepsi antara BPK RI dan pemerintah daerah, sekaligus membangun komunikasi terbuka guna mendukung kelancaran proses pemeriksaan.
Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, menyampaikan bahwa tahapan pemeriksaan telah dimulai sejak Januari 2026. Tahap awal dilakukan melalui komunikasi teknis dengan pemerintah daerah terkait kesiapan dokumen dan koordinasi awal.
Widhi juga mengapresiasi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Menurutnya, transformasi digital dan disiplin pengelolaan keuangan menjadi kunci, di antaranya melalui implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan BIDICS.
“Daerah yang disiplin, transparan, serta memiliki kualitas belanja yang baik akan semakin mampu mengelola keuangannya secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat,” ujarnya.
Ia turut mengapresiasi kehadiran para kepala daerah dan pimpinan DPRD yang dinilai menunjukkan komitmen serta sinergi dalam mendukung kelancaran audit agar berjalan efektif dan tepat waktu. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula penyerahan surat tugas pemeriksaan sebagai tanda dimulainya secara resmi rangkaian pemeriksaan lapangan atas LKPD Tahun 2025 di masing-masing daerah.
Dalam kegiatan itu, Bupati Herdiat bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Ciamis tampak menyimak arahan yang disampaikan. Pemerintah Kabupaten Ciamis menyatakan kesiapan untuk mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan secara terbuka, kooperatif, dan profesional.
Melalui momentum ini, Pemerintah Kabupaten Ciamis kembali menegaskan komitmennya menghadirkan tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. “Setiap proses pemeriksaan dipandang sebagai ruang pembelajaran dan penguatan, agar setiap rupiah anggaran benar-benar menjadi energi pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Herdiat.
