TANJUNG REDEB — Pelantikan dan pengambilan sumpah kepala kampung hasil Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu (PAW) Tahun 2026 di Kabupaten Berau menjadi momentum bagi pemerintah kampung untuk memperkuat pelayanan dan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, saat melantik para kepala kampung terpilih di Balai Mufakat, Jalan Cendana, Tanjung Redeb, Selasa (9/6/26), menekankan bahwa para pemimpin kampung yang baru dilantik dituntut menghadirkan inovasi serta memastikan penggunaan anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Menurut Sri, pelantikan tersebut penting untuk memperkuat pemberdayaan warga sekaligus mempercepat pembangunan di tingkat kampung. Ia meminta kepala kampung segera membangun komunikasi dan sinergi dengan berbagai unsur di kampung, seperti Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
“Sinergi menjadi kunci untuk menciptakan suasana yang kondusif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Sri.
Sri mengingatkan tantangan yang dihadapi pemerintah kampung saat ini tidak ringan. Alokasi dana kampung dan dana desa disebut tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya karena kebijakan efisiensi anggaran serta adanya program pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Karena itu, ia menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat sasaran.
“Kepala kampung harus mampu mengelola keuangan secara transparan. Setiap rupiah yang ada harus dimanfaatkan dengan bijak untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Selain mengelola anggaran yang terbatas, Sri juga mendorong kepala kampung lebih kreatif menggali potensi wilayah masing-masing. Ia menilai dana karbon, potensi sumber daya alam, sektor pertanian, kelautan, ekonomi kreatif, hingga UMKM dapat menjadi sumber penguatan ekonomi warga jika dikelola dengan tepat.
Ia meminta kepala kampung tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan menghidupkan badan usaha milik kampung (BUMK) sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Ia juga mengingatkan agar dana karbon yang diterima kampung dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Sri mencontohkan Kampung Biduk-Biduk yang mengembangkan usaha pengolahan kelapa menjadi minyak goreng. Program tersebut disebut mendapat pendampingan hingga tahap perizinan agar dapat berkembang menjadi usaha berkelanjutan.
“Inovasi seperti yang dilakukan Kampung Biduk-Biduk harus menjadi inspirasi bagi kampung lain untuk mengembangkan potensi lokalnya masing-masing,” ujarnya.
Sri juga menekankan pentingnya menjaga persatuan setelah pemilihan kepala kampung. Ia meminta kepala kampung terpilih menjadi pemimpin bagi seluruh warga tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan politik saat pemilihan.
“Semua warga adalah rakyat yang harus dilayani. Kepala kampung harus mampu merangkul seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun kampung,” tuturnya.
Selain itu, ia mengingatkan agar dana bantuan untuk RT yang mencapai Rp50 juta per tahun digunakan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
