Atambua—Pemerintah Kabupaten Belu menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Bupati Belu Willybrodus Lay meminta agar setiap capaian pembangunan diketahui masyarakat, sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan sekaligus dipahami publik.
Penegasan itu disampaikan Willybrodus saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi 10 Program Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu 2025–2029 di Lantai I Kantor Bupati Belu, Jumat (17/7/2026). Rapat tersebut diikuti seluruh pimpinan perangkat daerah, camat, dan lurah se-Kabupaten Belu.
Dalam arahannya, Bupati menyebut masih banyak masyarakat yang belum mengetahui berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah. Menurutnya, hal itu bukan berarti pembangunan tidak berjalan, melainkan informasi tentang hasil kerja pemerintah belum tersampaikan secara optimal.
“Hari ini kita evaluasi 10 program prioritas. Masyarakat masih banyak yang belum tahu apakah janji politik kita sudah dikerjakan atau belum. Tugas kita bukan hanya bekerja, tetapi juga memastikan masyarakat mengetahui apa yang sudah dibangun dan dikerjakan,” kata Willybrodus Lay.
Untuk memperkuat keterbukaan informasi publik, Bupati menginstruksikan Penjabat Sekretaris Daerah bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyusun publikasi resmi secara berkala mengenai capaian pembangunan di setiap kecamatan. Publikasi tersebut diminta disajikan dalam format yang mudah dipahami masyarakat agar perkembangan pelaksanaan program prioritas dapat diakses secara luas.
“Saya ingin setiap kecamatan memiliki rilis capaian pembangunan. Masyarakat harus mengetahui apa yang sudah dikerjakan pemerintah di wilayahnya,” ujarnya.
Menurut Bupati, keterbukaan informasi merupakan bagian penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mendorong partisipasi publik dalam mengawal pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan informasi yang terbuka, masyarakat diharapkan dapat mengetahui perkembangan program prioritas, memberikan masukan, serta ikut mengawasi pelaksanaannya agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu, Fredrikus L. Bere Mau, memaparkan visualisasi data capaian, realisasi, dan target pelaksanaan 10 Program Prioritas RPJMD selama periode 2025–2026.
Evaluasi berkala ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Belu untuk memastikan seluruh program prioritas berjalan sesuai rencana, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Belu.
Sumber: infopublik.id
