Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperkuat transparansi pengelolaan dana haji melalui transformasi digital dengan menghadirkan layanan informasi keuangan haji lewat aplikasi BPKH Apps. Aplikasi ini ditujukan agar jemaah dapat memantau status keuangan dan informasi keberangkatan secara mandiri.
Anggota Badan Pelaksana BPKH, Arief Mufraini, menyampaikan bahwa hingga Mei 2026 total dana kelolaan BPKH mencapai Rp180 triliun. Dana tersebut ditempatkan pada berbagai instrumen investasi syariah dengan risiko yang terukur.
Arief menegaskan dana setoran pokok milik jemaah tetap aman dan tidak mengalami pengurangan. Sementara itu, hasil pengelolaan investasi atau nilai manfaat digunakan untuk menjaga keberlangsungan pembiayaan haji agar tetap terjangkau.
“Dana pokok jemaah tetap utuh. Adapun nilai manfaat hasil investasi digunakan untuk menopang biaya operasional haji sehingga biaya yang dibayarkan jemaah tetap rasional,” ujar Arief.
Ia menjelaskan, nilai manfaat disalurkan melalui tiga kanal utama. Pertama, subsidi biaya haji agar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tidak mengalami kenaikan signifikan meski biaya riil penyelenggaraan haji di Arab Saudi terus meningkat.
Kedua, nilai manfaat disalurkan melalui rekening virtual berupa tambahan saldo bagi calon jemaah yang masih berada dalam masa tunggu keberangkatan. Saldo tersebut dapat dipantau langsung oleh jemaah.
Ketiga, nilai manfaat digunakan untuk penyediaan biaya hidup atau uang saku bagi jemaah yang berangkat ke Tanah Suci.
Menurut Arief, digitalisasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana haji. Karena itu, BPKH menghadirkan BPKH Apps sebagai sarana transparansi bagi masyarakat.
Melalui aplikasi tersebut, jemaah dapat memantau status keuangan mereka, mulai dari nilai manfaat hingga posisi antrean keberangkatan haji secara real time.
“Kami ingin menghapus keraguan publik. Melalui BPKH Apps, jemaah memiliki akses langsung terhadap hak keuangan mereka secara transparan dan real time,” kata Arief.
