Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar menggelar rapat koordinasi terkait implementasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat transformasi pengelolaan keuangan daerah agar lebih modern, efektif, dan akuntabel.
Rapat tersebut menjadi bagian dari dorongan optimalisasi KKPD sebagai instrumen pembayaran non tunai yang mendukung percepatan digitalisasi tata kelola keuangan pemerintah daerah. Melalui penerapan KKPD, pelaksanaan belanja daerah diharapkan dapat berlangsung lebih efisien, transparan, serta sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam pembahasan, BPKAD menyoroti berbagai aspek mekanisme penggunaan KKPD, mulai dari prosedur pelaksanaan transaksi, penguatan pengawasan, hingga upaya memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku. Pembahasan ini ditujukan untuk memastikan sistem berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi pemerintah daerah.
Penerapan KKPD juga disebut sebagai langkah strategis dalam mendukung transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Selain mempermudah transaksi keuangan, sistem ini dinilai dapat meningkatkan akurasi pencatatan, memperkuat pengendalian internal, serta meminimalkan risiko dalam pengelolaan keuangan daerah.
BPKAD menegaskan keberhasilan implementasi KKPD memerlukan sinergi dan pemahaman yang sama dari seluruh perangkat daerah. Karena itu, rapat koordinasi ini menjadi sarana menyamakan persepsi sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.
Melalui penerapan KKPD, Pemerintah Kota Makassar berharap sistem pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih tertib, efisien, dan akuntabel. Inovasi ini juga diharapkan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola keuangan yang transparan serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pemerintahan modern.
Dengan kolaborasi yang terus diperkuat antarpperangkat daerah, Pemerintah Kota Makassar menyatakan optimistis dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin profesional, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
