Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menggelar workshop pengembangan kurikulum pendidikan tinggi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di Yogyakarta pada Kamis (22/01/2026) hingga Jumat (23/01/2026). Kegiatan ini ditujukan untuk menyelaraskan materi pembelajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan nyata industri perkebunan kelapa sawit.
Melalui penyelarasan tersebut, BPDPKS menargetkan lulusan perguruan tinggi mitra memiliki kompetensi lapangan yang relevan ketika memasuki dunia kerja. Langkah ini juga diarahkan untuk mengantisipasi fenomena pengangguran terdidik di sektor perkebunan dengan memastikan mahasiswa memiliki keahlian spesifik yang sesuai dengan operasional perusahaan sawit.
Workshop berskala nasional ini diikuti 86 peserta dari 37 perguruan tinggi di Indonesia. Peserta berasal dari kalangan akademisi, praktisi industri, asosiasi pendidikan, serta pemangku kebijakan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDPKS, Mohammad Alfansyah, menyampaikan bahwa penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci produktivitas. Menurutnya, kurikulum berbasis kompetensi dapat menjadi landasan bagi lulusan agar memiliki daya saing tinggi dan mampu menjawab tantangan industri secara aplikatif.
“Melalui workshop ini, kami berharap kurikulum yang disusun benar-benar link dengan kebutuhan industri dan menjadi acuan bersama bagi perguruan tinggi,” ujar Alfansyah, dikutip dari laman BPDP, Minggu (25/01/2026).
Dalam workshop tersebut, penyusunan kurikulum dilakukan melalui diskusi kelompok yang dibagi ke dalam empat bidang utama, yakni kebun atau agronomi, pabrik atau pengolahan, manajemen, serta teknologi dan informasi. Bidang kebun membahas teknis budidaya kelapa sawit, bidang pabrik menyoroti efektivitas produksi minyak sawit mentah, bidang manajemen mencakup administrasi dan tata kelola perkebunan, sementara bidang teknologi dan informasi diarahkan untuk mendukung digitalisasi data dan modernisasi sistem industri.
Proses pemetaan kurikulum mengacu pada unit kompetensi SKKNI yang kemudian diturunkan ke dalam capaian pembelajaran lulusan. Dengan pendekatan ini, setiap mata kuliah diharapkan memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan tugas di lapangan.
Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Baginda Siagian, turut hadir memberikan penilaian teknis. Ia menilai sinkronisasi pendidikan dan industri dapat meningkatkan kontribusi tenaga kerja terhadap produktivitas nasional.
Kegiatan ini diselenggarakan melalui kerja sama BPDPKS dengan Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perkebunan (ALPENBUN). Sejumlah perusahaan, antara lain PT Bumitama Gunajaya Agro dan PT Cargill Indonesia, ikut memberikan masukan dari perspektif pengguna tenaga kerja.
Narasumber lain berasal dari institusi pendidikan vokasi, seperti Politeknik LPP, Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY), serta Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE). Seluruh pihak yang terlibat mendorong terbentuknya kerangka pendidikan yang terstandar dan relevan secara nasional.
BPDPKS menargetkan draf kurikulum hasil workshop dapat diterapkan secara konsisten oleh seluruh perguruan tinggi mitra. Standarisasi tersebut juga mencakup sertifikasi kompetensi bagi lulusan sebagai bukti keahlian yang diakui industri.
