Badan Pengaturan (BP) BUMN menegaskan transformasi BUMN diharapkan berjalan dengan prinsip transparansi dan tata kelola yang kuat. Pemerintah bersama para pemangku kepentingan juga mendorong terciptanya kepastian hukum serta penguatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dalam proses tersebut.
Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan, penguatan mitigasi risiko yang terukur perlu dilakukan dalam setiap tahapan transformasi korporasi. Menurutnya, transformasi BUMN tidak semata berfokus pada penguatan bisnis, tetapi juga memastikan proses berjalan berlandaskan regulasi yang kuat.
“Transformasi BUMN tidak hanya fokus pada penguatan bisnis, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan dengan kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan mitigasi risiko yang terukur,” kata Dony dalam Focus Group Discussion (FGD) di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (11/5).
Dalam forum tersebut, Dony menyampaikan pemerintah dan pihak terkait berdiskusi untuk menyamakan perspektif mengenai implementasi kebijakan strategis penataan BUMN. Ia berharap adanya kesepahaman agar proses transformasi dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan didukung regulasi yang kuat untuk menghadapi tantangan serta dinamika bisnis ke depan.
Dony juga menyebut BP BUMN dan Danantara Indonesia terus mendorong sinergi lintas kelembagaan sebagai bagian dari langkah memastikan pengelolaan BUMN dilakukan secara profesional, bijak, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.
Melalui kolaborasi tersebut, BP BUMN dan Danantara berkomitmen memastikan setiap proses transformasi dan penataan BUMN berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
