Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur pusat dan daerah agar penyelenggaraan penataan ruang di wilayah perbatasan lebih efektif.
Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan BNPP RI Irjen Pol Edfrie R Maith mengatakan bimtek dirancang sebagai pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas aparatur sipil negara (ASN) yang menangani penataan ruang kawasan perbatasan. Ia menekankan kualitas kebijakan dan implementasi tata ruang sangat dipengaruhi kapasitas aparatur yang menjalankannya di lapangan.
“Melalui bimtek ini, kami mendorong peningkatan kualitas dan efektivitas penataan ruang kawasan perbatasan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” kata Edfrie dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2026). Ia juga mendorong peserta dari daerah aktif berdiskusi dan menyerap pengalaman dari narasumber agar pembelajaran dapat diimplementasikan secara konkret.
Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Ismawan Harijono menjelaskan bimtek diselenggarakan dengan metode blended learning yang mengombinasikan pembelajaran daring dan klasikal. Metode ini dipilih agar peningkatan kapasitas berlangsung efektif, adaptif, serta menjangkau kebutuhan peserta dari berbagai daerah.
Menurut Ismawan, kegiatan ini dilengkapi modul pembelajaran terstruktur yang diakhiri dengan monitoring dan evaluasi untuk mengukur capaian peningkatan kapasitas aparatur.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Adriadi Dimastanto menyampaikan peran IAP sebagai asosiasi profesional perencana wilayah dan kota, termasuk dalam penyusunan dokumen tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Ia berharap bimtek dapat memperluas wawasan terkait pendekatan penataan ruang kawasan perbatasan yang berorientasi outward looking dan berdaya saing.
“IAP merasa terhormat dilibatkan dalam kegiatan ini. Kami berharap kolaborasi dengan BNPP RI dapat terus berlanjut, dan IAP siap berperan aktif dalam perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian penataan ruang kawasan perbatasan negara,” ujar Adriadi.
Apresiasi juga disampaikan Sekretaris Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Deni Prasetyo yang mewakili Kepala BPSDM ATR/BPN. Deni menilai konsistensi BNPP menempatkan pengembangan kapasitas SDM sebagai bagian integral pengelolaan kawasan perbatasan merupakan langkah krusial.
Deni menekankan penataan ruang di kawasan perbatasan memiliki konsekuensi strategis lebih luas dibanding wilayah lain karena berkaitan dengan daya saing nasional hingga efektivitas negara dalam menjaga kedaulatan. “Tata ruang di perbatasan bukan sekadar dokumen, melainkan instrumen negara untuk mengelola wilayah dan berbagai kepentingan yang hadir secara bersamaan,” katanya.
Ia menambahkan tantangan utama saat ini tidak hanya pada regulasi atau dokumen perencanaan, melainkan pada kapasitas aparatur dalam menerjemahkan instrumen tersebut menjadi keputusan yang efektif di lapangan. Karena itu, bimtek diharapkan menjadi ruang berbagi pengalaman, memperluas perspektif, dan memperkuat jejaring profesional lintas sektor.
Melalui kegiatan ini, BNPP menegaskan komitmennya mendorong penguatan kapasitas aparatur sebagai fondasi pengelolaan kawasan perbatasan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas SDM diharapkan tercermin pada keputusan yang lebih tepat, terkoordinasi, serta mampu menjaga kepentingan strategis bangsa di wilayah perbatasan.
Bimtek ini turut dihadiri Kelompok Ahli BNPP RI yang juga menjabat Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Robert Simbolon; Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat Brigjen TNI Topri Daeng Balaw; Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut Yedi Rahmat; serta Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Gutmen Ninggolan.
