Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) memulai Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Selasa, 2 Juni. Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah pusat dan daerah agar penyelenggaraan penataan ruang di kawasan perbatasan lebih efektif.
Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan BNPP RI Irjen Pol. Edfrie R. Maith mengatakan bimtek tersebut merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara yang bertanggung jawab pada pengelolaan tata ruang di perbatasan. Ia menekankan keberhasilan kebijakan dan implementasi penataan ruang sangat bergantung pada kapasitas aparatur yang bekerja di lapangan.
“Melalui Bimtek ini, kami mendorong peningkatan kualitas dan efektivitas penataan ruang kawasan perbatasan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujar Edfrie. Ia juga mendorong peserta dari daerah agar aktif dalam diskusi sehingga pengalaman para narasumber dapat menjadi pembelajaran yang dapat diterapkan di wilayah masing-masing.
Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Ismawan Harijono menjelaskan, bimtek diselenggarakan dengan pendekatan blended learning yang mengombinasikan pembelajaran daring dan sesi tatap muka. Menurutnya, metode ini dipilih agar proses peningkatan kapasitas lebih efektif, adaptif, dan dapat menjangkau peserta yang tersebar di berbagai daerah.
Ismawan menambahkan, kegiatan dilengkapi modul pembelajaran terstruktur dan akan ditutup dengan monitoring serta evaluasi untuk mengukur capaian peningkatan kapasitas aparatur melalui program tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Adriadi Dimastanto menyampaikan bahwa IAP memiliki peran dalam penyusunan dokumen perencanaan tata ruang, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Ia berharap bimtek dapat menjadi wadah untuk memperluas wawasan mengenai pendekatan penataan ruang kawasan perbatasan yang berorientasi ke luar (outward looking) dan membangun daya saing.
“IAP merasa terhormat dapat dilibatkan dalam kegiatan ini. Kami berharap kolaborasi dengan BNPP RI dapat terus berlanjut, dan IAP siap berperan aktif dalam seluruh tahapan perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian penataan ruang di kawasan perbatasan negara,” kata Adriadi.
Apresiasi juga disampaikan perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN Deni Prasetyo, yang hadir mewakili Kepala BPSDM, menilai konsistensi BNPP dalam memprioritaskan pengembangan kapasitas SDM merupakan langkah strategis dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
Deni menilai penataan ruang di kawasan perbatasan memiliki implikasi strategis yang lebih luas karena berkaitan dengan daya saing nasional dan efektivitas negara dalam menjaga kedaulatan wilayah. Ia menegaskan tata ruang perbatasan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen negara untuk mengelola wilayah dan berbagai kepentingan yang hadir bersamaan.
Menurutnya, tantangan utama tidak hanya terletak pada ketersediaan regulasi atau dokumen perencanaan, tetapi juga pada kemampuan aparatur menerjemahkan instrumen tersebut menjadi keputusan yang efektif dan berdampak di lapangan. Karena itu, bimtek diharapkan menjadi ruang berbagi pengalaman, memperluas perspektif, serta memperkuat jejaring profesional lintas sektor untuk mendukung pengelolaan kawasan perbatasan yang lebih baik.
