BNPP Gelar Bimtek di Yogyakarta untuk Perkuat Kapasitas Aparatur Penataan Ruang Perbatasan

BNPP Gelar Bimtek di Yogyakarta untuk Perkuat Kapasitas Aparatur Penataan Ruang Perbatasan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Yogyakarta, Selasa (2/6/2026).

Kegiatan ini disebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur pusat dan daerah, dengan tujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang di wilayah perbatasan.

Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan BNPP RI Irjen Pol. Edfrie R Maith mengatakan bimtek dirancang sebagai upaya pembinaan berkelanjutan bagi aparatur sipil negara yang menangani penataan ruang kawasan perbatasan. Menurutnya, kualitas kebijakan dan implementasi tata ruang sangat bergantung pada kapasitas aparatur yang menjalankannya di lapangan.

“Melalui bimtek ini, kami mendorong peningkatan kualitas dan efektivitas penataan ruang kawasan perbatasan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat maupun daerah,” ujar Maith dalam keterangan pers yang diterima Rabu (3/6/2026).

Maith juga mendorong peserta dari berbagai daerah untuk aktif berdiskusi dan menyerap pengalaman para narasumber agar hasil pembelajaran dapat diterapkan secara konkret di wilayah masing-masing.

Sementara itu, Asisten Deputi PRKP Ismawan Harijono menjelaskan bimtek diselenggarakan dengan metode blended learning yang mengombinasikan pembelajaran daring dan klasikal. Metode ini dipilih agar proses peningkatan kapasitas berlangsung efektif, adaptif, serta dapat menjangkau kebutuhan peserta dari berbagai daerah.

Ismawan menambahkan, kegiatan tersebut dilengkapi modul pembelajaran terstruktur yang diakhiri dengan proses monitoring dan evaluasi untuk mengukur capaian peningkatan kapasitas peserta.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Adriadi Dimastanto menyampaikan peran IAP sebagai asosiasi profesional perencana wilayah dan kota dalam penyusunan dokumen tata ruang, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Ia berharap bimtek dapat memperluas wawasan peserta mengenai pendekatan penataan ruang kawasan perbatasan yang berorientasi outward looking dan memiliki daya saing.

“IAP merasa terhormat dilibatkan dalam kegiatan ini. Kami berharap kolaborasi dengan BNPP RI dapat terus berlanjut. IAP siap berperan aktif dalam perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian penataan ruang kawasan perbatasan negara,” kata Adriadi.

Apresiasi juga disampaikan Sekretaris Badan Pengembangan SDM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Deni Prasetyo yang mewakili Kepala BPSDM ATR/BPN. Deni menilai konsistensi BNPP RI dalam menempatkan pengembangan kapasitas SDM sebagai bagian integral dari pengelolaan kawasan perbatasan merupakan langkah krusial.

Menurut Deni, penataan ruang di kawasan perbatasan memiliki konsekuensi strategis yang lebih luas dibanding wilayah lain karena berkaitan dengan daya saing nasional sekaligus efektivitas negara dalam menjaga kedaulatan. “Tata ruang di perbatasan bukan sekadar dokumen, melainkan instrumen negara untuk mengelola wilayah dan berbagai kepentingan yang hadir secara bersamaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, tantangan tidak hanya terletak pada regulasi atau dokumen perencanaan, tetapi juga pada kapasitas aparatur dalam menerjemahkan instrumen tersebut menjadi kebijakan dan keputusan yang efektif di lapangan. Karena itu, bimtek diharapkan menjadi ruang berbagi pengalaman, memperluas perspektif, serta memperkuat jejaring profesional lintas sektor.

Kegiatan ini turut dihadiri Kelompok Ahli BNPP RI sekaligus Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Robert Simbolon, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut Yedi Rahmat, serta Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Gutmen Ninggolan.

Melalui bimtek tersebut, BNPP RI menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat kapasitas aparatur sebagai fondasi pengelolaan kawasan perbatasan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berkelanjutan.