DENPASAR — Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali mendesak pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 dilakukan secara objektif, transparan, dan berkeadilan bagi sekolah negeri maupun swasta. BMPS menilai keseimbangan peran kedua jenis satuan pendidikan penting untuk menjaga ekosistem pendidikan yang sehat dan berkelanjutan di Bali.
Wakil Sekretaris Umum BMPS Provinsi Bali, Dra. Joelia Soemarwati, M.M., menegaskan sekolah negeri dan swasta bukan kompetitor, melainkan mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, kebijakan penerimaan peserta didik baru dinilai perlu memberi ruang yang adil bagi seluruh satuan pendidikan.
“Masing-masing harus saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan,” ujar Joelia usai rapat pengurus BMPS di Denpasar, Rabu (10/6).
BMPS Bali juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap jumlah siswa di sekolah negeri agar sesuai regulasi dan tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan. Menurut Joelia, pembatasan jumlah rombongan belajar (rombel) secara konsisten akan membuka kesempatan yang lebih proporsional bagi sekolah swasta untuk memperoleh peserta didik.
Selain itu, BMPS menilai sekolah negeri perlu memprioritaskan penerimaan siswa berdasarkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) serta memberi perhatian lebih kepada masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. “Jangan sampai sekolah negeri justru diisi oleh anak-anak dari keluarga dengan kemampuan ekonomi atas,” tegasnya.
Berdasarkan rapat internal pengurus, BMPS Bali memetakan lima isu strategis dalam pelaksanaan SPMB. Pertama, perencanaan daya tampung dinilai belum terintegrasi karena penetapan kuota sekolah negeri kerap belum mempertimbangkan kapasitas sekolah swasta di wilayah yang sama. Kedua, penambahan rombel di sekolah negeri perlu dilakukan secara terukur berdasarkan kebutuhan riil wilayah, dengan kapasitas ideal maksimal 25 siswa per rombel dan delapan rombel per sekolah.
Ketiga, BMPS menekankan perlunya kesetaraan kemitraan antara sekolah negeri dan swasta sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Keempat, BMPS mendorong perluasan akses pendidikan melalui skema subsidi atau bantuan bagi siswa yang terpaksa bersekolah di swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Kelima, BMPS menuntut keterbukaan data pendidikan, mulai dari jumlah lulusan, daya tampung sekolah negeri dan swasta, jumlah rombel, hingga jumlah siswa yang tertampung, sebagai dasar penyusunan kebijakan yang objektif.
Dalam rekomendasinya, BMPS Bali mendorong pemerintah daerah menyusun perencanaan daya tampung secara terpadu, melibatkan BMPS dalam forum konsultasi dan evaluasi SPMB, serta merumuskan skema Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang berkeadilan dan kebijakan afirmasi bagi siswa di sekolah swasta.
BMPS juga berharap momentum SPMB dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Upaya yang disorot antara lain penguatan literasi dan numerasi, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan kolaborasi sekolah negeri dan swasta, pemanfaatan data pendidikan sebagai dasar perbaikan program, pengembangan karakter abad ke-21, serta pembentukan forum dialog berkala antara sekolah swasta dan pemerintah daerah.
Untuk memperjuangkan rekomendasi tersebut, BMPS Bali berencana melakukan audiensi dengan Gubernur Bali dalam waktu dekat. Pertemuan itu diharapkan menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan swasta untuk membahas pemerataan akses pendidikan, perencanaan daya tampung, transparansi data, hingga penguatan kemitraan antara sekolah negeri dan swasta.
Joelia menilai keterlibatan pemerintah daerah penting agar kebijakan pendidikan yang diambil dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Melalui audiensi itu, BMPS berharap persoalan yang kerap muncul dalam proses penerimaan murid baru dapat dicarikan solusi bersama secara berkelanjutan.
