Jakarta, 24 Maret 2025 — Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menegaskan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh iklim dan cuaca terhadap kehidupan manusia. Menurut dia, pemahaman itu diperlukan agar pemangku kepentingan dan masyarakat dapat melakukan mitigasi, pencegahan, serta pengurangan risiko bencana secara lebih efektif.
Pernyataan tersebut disampaikan Dwikorita dalam Webinar Nasional bertajuk ‘Refleksi Banjir JABODETABEK: Strategi Tata Ruang dan Mitigasi Cuaca Ekstrem’ yang digelar dalam rangka peringatan Hari Meteorologi Dunia (HMD) ke-75 di Jakarta, Senin (24/3).
Dwikorita menyebut kekeringan dan banjir sebagai dua dampak yang sama-sama menguat akibat perubahan iklim. “Kekeringan dan banjir adalah dua sisi mata uang dari perubahan iklim. Keduanya akan semakin parah dan terus berlanjut setiap tahunnya,” ujarnya.
Ia mengingatkan perubahan iklim telah memasuki tahap kritis. Data BMKG menunjukkan periode 2015–2024 menjadi yang terpanas dalam sejarah. Tahun 2024 tercatat mengalami anomali suhu sebesar 1,55 derajat Celcius di atas rata-rata pra-industri, yang disebut telah melampaui kesepakatan Paris.
BMKG juga mencatat tren peningkatan curah hujan ekstrem di Indonesia yang berkorelasi dengan kenaikan suhu permukaan serta konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK). Dampak perubahan iklim, seperti mencairnya gletser di Papua dan meningkatnya suhu muka air laut, dinilai turut memicu bencana hidrometeorologi ekstrem, termasuk banjir yang melanda Jabodetabek pada awal Maret 2025.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 37 ribu kepala keluarga terdampak banjir di wilayah Jabodetabek. Sementara itu, BMKG mencatat terdapat 1.891 kejadian cuaca ekstrem di Indonesia pada periode 1 Januari–17 Maret 2025, yang berdampak pada banjir, pohon tumbang, tanah longsor, kerusakan bangunan, gangguan transportasi, hingga korban jiwa.
Dwikorita menilai frekuensi banjir berpotensi meningkat jika pengelolaan lingkungan tidak membaik. “Siklus banjir yang semula lima tahunan bisa menjadi lebih sering bahkan setiap tahun jika kita tidak mampu mengelola lingkungan. Ini harus dicegah,” katanya.
BMKG mencatat curah hujan di Bekasi saat banjir 2025 lebih dari 200 mm per hari, lebih rendah dibanding banjir 2020 yang mencapai lebih dari 300 mm per hari. Meski demikian, BMKG menegaskan tren curah hujan ekstrem—di atas 150 mm per hari—secara umum meningkat di Indonesia, sejalan dengan peningkatan suhu permukaan dan konsentrasi GRK.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang tangguh serta berkelanjutan dengan mempertimbangkan ketahanan iklim dan bencana. Ia menyebut pembangunan nasional perlu berbasis pemahaman risiko dengan memanfaatkan data akurat dari BMKG.
“Pembangunan nasional ke depan harus berbasis pada pemahaman risiko, dengan memanfaatkan data akurat dari BMKG. Pengarusutamaan ketahanan iklim dan kebencanaan harus menjadi praktik utama dalam setiap proses pembangunan,” kata Agus.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan Jakarta rentan terhadap banjir dan bencana akibat cuaca ekstrem karena dilalui 13 sungai. Ia menyebut sejumlah faktor yang memperburuk situasi, antara lain perubahan tata guna lahan di wilayah hulu, penurunan muka tanah, dan perubahan iklim.
Pramono menyatakan Pemprov DKI Jakarta terus menggunakan data BMKG untuk mengantisipasi banjir, baik yang berasal dari kiriman hulu, hujan lokal, maupun banjir rob. Ia juga menyebut pemerintah melakukan operasi modifikasi cuaca untuk meredistribusi curah hujan.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta bersama BMKG meningkatkan sistem peringatan dini berbasis teknologi, yakni BMKG Signature khusus wilayah Jakarta. Teknologi ini disebut ditujukan untuk memberikan informasi cuaca yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat sekaligus mendukung penyusunan kebijakan tata ruang yang lebih adaptif.
Dari Jawa Barat, Kepala Biro Perekonomian Jabar Yuke Maulani Septina menyatakan alih fungsi lahan di daerah hulu menjadi salah satu penyebab utama banjir di wilayahnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, berkomitmen menerbitkan peraturan gubernur terkait larangan penggunaan area resapan air untuk pembangunan.
“Jadi kalau kemarin ada banjir karena memang di bagian sempadan dan hulu-hulu sungai kita tidak ada penyangganya. Langkah-langlah strategis sedang kami jalankan terutama mengembalikan fungsi kawasan lindung ke semula,” ujarnya.
Dwikorita menekankan perlunya penguatan “mata rantai” kebencanaan di Indonesia dengan belajar dari banjir Jabodetabek pada awal Maret. Ia menjelaskan mata rantai itu terdiri dari tiga tahap: BMKG sebagai pemberi informasi peringatan dini, berbagai pihak seperti pemerintah daerah, BNPB, Badan SAR, media massa, TNI, Polri, dan komunitas sebagai penghubung, serta masyarakat sebagai pihak yang menerima informasi dan melakukan tindakan.
“Sebagai mata rantai bencana di Indonesia, BMKG tidak bisa bertindak sendirian. Kami membutuhkan bantuan dari berbagai macam pihak. Kolaborasi menjadi penting agar seluruh pemangku kepentingan mampu bergotong royong sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sehingga informasi sampai ke masyarakat,” kata Dwikorita.
Ia mengajak seluruh pihak melakukan pendekatan dan aksi yang berbeda seiring kondisi perubahan iklim yang dinilai kian kritis. Dwikorita juga menekankan perlunya perubahan pola pikir agar langkah nyata dapat dilakukan sesuai situasi yang dihadapi, dengan tujuan utama keselamatan masyarakat.
