BKN Dampingi Kunjungan Komisi II DPR di Sulsel, Tunjukkan Transparansi CAT pada Seleksi Kompetensi PPPK Sekolah Rakyat

BKN Dampingi Kunjungan Komisi II DPR di Sulsel, Tunjukkan Transparansi CAT pada Seleksi Kompetensi PPPK Sekolah Rakyat

Makassar — Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendampingi rangkaian kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Provinsi Sulawesi Selatan untuk meninjau pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK Sekolah Rakyat. Peninjauan dilakukan di tengah pelaksanaan seleksi yang berlangsung di berbagai wilayah Indonesia, pada Rabu (22/7/2026).

Pelaksana Tugas Sekretaris Utama BKN Rahman Hadi dalam kesempatan itu menunjukkan rangkaian seleksi kompetensi yang menggunakan standar Computer Assisted Test (CAT) BKN. Ia menegaskan dukungan BKN terhadap pemenuhan sumber daya manusia (SDM) dalam program prioritas pemerintah, sekaligus memastikan proses seleksi berjalan sesuai prinsip merit—profesional, transparan, objektif, dan akuntabel.

“Kesempatan untuk berkontribusi dalam Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya bersama dalam mendukung program prioritas pemerintah melalui penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional,” ujar Rahman.

Selain peninjauan seleksi, BKN juga mengikuti pembahasan bersama Komisi II DPR RI, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Dalam Negeri, serta instansi terkait mengenai pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik STIA LAN Makassar. Pembahasan tersebut disebut sebagai bagian dari penguatan ekosistem pengembangan kompetensi aparatur.

Rahman menyampaikan bahwa penguatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya ditentukan melalui proses rekrutmen berbasis merit, tetapi juga melalui sistem pendidikan dan pengembangan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan birokrasi. Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara BKN, LAN, dan kementerian/lembaga dalam menyiapkan aparatur yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan transformasi pemerintahan.

Pendampingan BKN dalam kunjungan kerja tersebut juga menandai kolaborasi dengan DPR RI, kementerian/lembaga, dan para pemangku kepentingan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan SDM aparatur yang kompeten sekaligus mendukung keberhasilan program prioritas nasional.