Bhabinkamtibmas Desa Nglanduk, Aipda Iskandi, menghadiri kegiatan penyuluhan hukum program “Jaksa Jaga Desa” yang digelar Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun di Balai Desa Nglanduk, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Senin (15/06/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum terkait tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel.

Kehadiran Bhabinkamtibmas sebagai mitra masyarakat dan pemerintah desa disebut untuk mengawal jalannya penyuluhan agar berlangsung aman dan tertib, sekaligus menyerap materi edukasi hukum guna mendukung terwujudnya tata kelola desa yang bersih.

Dalam sosialisasi tersebut, tim penyuluh dari Kejaksaan Kabupaten Madiun menekankan pentingnya pengelolaan aset desa secara transparan. Seluruh aset milik desa, baik yang masih dalam kondisi baik maupun yang sudah rusak atau tidak layak pakai, disebut tetap wajib dikelola dengan mekanisme yang jelas.

Tim pemateri menjelaskan, aset desa dalam kondisi baik maupun rusak harus melalui Musyawarah Desa (Musdes) terlebih dahulu untuk menentukan langkah selanjutnya, serta wajib disertai tertib administrasi yang sah. Penataan ini dinilai penting untuk mencegah potensi pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang akibat kelalaian pencatatan inventaris.

Aipda Iskandi menyatakan Polri, khususnya Bhabinkamtibmas, siap mendukung program “Jaksa Jaga Desa”. Ia menilai sinergi antara kejaksaan, kepolisian, dan aparatur desa menjadi kunci pencegahan penyimpangan anggaran maupun pengelolaan aset. “Kami selaku Bhabinkamtibmas akan terus mendampingi pihak desa. Dengan adanya penyuluhan hukum ini, diharapkan perangkat Desa Nglanduk semakin paham dan tertib administrasi, sehingga pembangunan desa dapat berjalan optimal tanpa tersangkut masalah hukum,” ujarnya.

Penyuluhan berlangsung interaktif dan dihadiri Kepala Desa Nglanduk beserta jajaran perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat setempat. Seluruh rangkaian kegiatan dilaporkan berjalan aman, lancar, dan kondusif.