Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sistem digital untuk meningkatkan transparansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui sistem ini, orang tua nantinya dapat memantau pelaksanaan MBG, termasuk menu yang diterima anak di sekolah.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan sistem tersebut juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya program. Informasi layanan MBG dirancang dapat diakses secara digital tanpa proses manual.
Menurut Sudaryono, portal ini akan memuat berbagai informasi, mulai dari sekolah yang menerima layanan, menu yang disajikan setiap hari, dapur tempat makanan dimasak, hingga identitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab. Sistem tersebut direncanakan dapat diakses melalui portal menggunakan identitas peserta didik, sehingga informasi pelaksanaan MBG bisa dipantau secara real time.
“Kami ingin mengubah sistem yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual menjadi sistem digital yang lebih mudah, transparan, dan nyaman bagi semua pihak. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi bertanya secara manual karena seluruh informasi dapat diakses melalui sistem,” kata Sudaryono.
Sudaryono menegaskan, sistem transparansi ini dibuat untuk memperjelas pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan MBG. BGN berharap keterbukaan informasi secara digital dapat memperkuat pengawasan masyarakat terhadap program tersebut.
Di sisi lain, BGN juga melakukan evaluasi terhadap standar operasional dapur MBG. Dari hasil evaluasi, BGN menemukan 833 SPPG belum memenuhi standar sehingga operasionalnya ditangguhkan.
Ratusan SPPG tersebut tersebar di tiga wilayah, yakni 98 SPPG di Wilayah I Sumatera, 311 SPPG di Wilayah II Jawa dan Madura, serta 424 SPPG di Wilayah III. Temuan evaluasi antara lain mencakup persoalan kebersihan dan sanitasi, serta kualitas makanan yang dinilai belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Sudaryono menyatakan penangguhan dilakukan dengan menghentikan operasional SPPG hingga memenuhi standar. Ia juga menegaskan, dapur yang ditangguhkan tidak lagi menerima pembayaran.
BGN memastikan penangguhan tersebut tidak mengganggu distribusi makanan kepada siswa. Lembaga itu menyiapkan mekanisme redistribusi layanan ke SPPG lain agar penerima manfaat tetap memperoleh MBG sesuai jadwal.
