Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada 2024, mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Sejumlah pihak menilai, upaya bersama diperlukan untuk memastikan proses pemilu berjalan aman dan damai.
Berbagai elemen masyarakat diminta ikut mengawal jalannya pesta demokrasi. Peran tokoh masyarakat dan pemuka agama juga dinilai penting untuk mencegah munculnya residu pemilu yang dapat memicu kebencian dan merugikan bangsa.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, mengatakan seluruh pihak memiliki peran dalam mentransformasi pola pikir lama dalam pemilu. Ia menekankan bahwa kontestasi seharusnya diramaikan dengan adu gagasan, visi, misi, serta rekam jejak calon pemimpin.
Menurut Hanta, perubahan strategi dari politik identitas ke politik kebangsaan membutuhkan komitmen kuat, terutama dari peserta pemilu dan tim sukses. Ia juga mendorong agar poros politik tidak terbelah dua atau bipolar seperti Pemilu 2014 dan 2019, serta berharap muncul tiga bahkan empat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menambahkan bahwa kesuksesan pemilu bukan semata indikator kualitatif. Ia menilai kualitas penyelenggaraan pesta demokrasi juga perlu menjadi perhatian.
Dalam kesempatan berbeda, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan arahan kepada jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kesiapan pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024. Arahan itu disampaikan dalam Rapat Konsolidasi Nasional di Beach City Entertainment Center, Ancol, Jakarta.
Presiden menekankan agar sisa waktu yang ada dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas teknis persiapan pemilu, memperbaiki kekurangan, menyelesaikan masalah dan kendala, serta membangun inovasi agar proses dan hasil pemilu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.
Pertama, Presiden meminta seluruh kegiatan pada setiap tahapan pemilu memiliki pengaturan teknis. Menurutnya, setiap tahapan harus memiliki koridor hukum yang jelas untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai persoalan yang mungkin muncul.
Kedua, Presiden mengingatkan bahwa hal-hal teknis dalam penyelenggaraan pemilu dapat menjadi politis. Karena itu, ia memerintahkan agar sarana dan prasarana logistik disiapkan secara detail, termasuk pengadaan dengan jumlah dan waktu yang tepat. Ia juga menekankan pentingnya transparansi agar seluruh proses terbuka.
Ketiga, Presiden mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM) di setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Ia meminta pelaksana tahapan dari tingkat bawah hingga atas dibekali pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan agar perangkat dan petugas mampu menjalankan tugas dengan baik.
Keempat, Presiden mengingatkan Pemilu 2024 akan digelar di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, saat masyarakat masih berupaya memulihkan ekonomi. Ia meminta KPU bekerja secara efisien, memanfaatkan anggaran dengan cermat, serta mengatur skala prioritas.
Presiden juga meminta KPU memperkuat pendidikan politik bagi kontestan maupun masyarakat. Penguatan pendidikan politik dinilai penting untuk mewujudkan pemilu yang damai dan berintegritas, dengan mengedepankan ide dan gagasan serta tidak mengedepankan adu domba dan manuver politik yang menyebarkan kebencian.
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, mengatakan selama konsolidasi nasional KPU akan menyelenggarakan sejumlah kegiatan tahapan pemilu. Di antaranya verifikasi partai politik, persiapan pemutakhiran daftar pemilih, penataan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota, pembentukan badan adhoc panitia pemilihan tingkat kecamatan, serta persiapan pemutakhiran daftar pemilih.
Hasyim menegaskan karakter KPU sebagai lembaga layanan yang melayani dua pihak: pemilih agar dapat menggunakan hak pilih, serta peserta pemilu, baik partai politik maupun perseorangan.
Sejumlah pihak menilai, penyelenggaraan pemilu yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan transparan akan mendukung terwujudnya pesta demokrasi yang damai dan berintegritas, serta menjaga optimisme publik agar Pemilu 2024 berlangsung tanpa perpecahan.
