Kantor BAZNAS Kabupaten Sukabumi menjadi perhatian pada Kamis (07/05/2026) setelah komunitas Solidaritas Independen Mahasiswa dan Pemuda Utilitarianisme (SIMPUL) menggelar aksi damai. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan evaluasi kinerja serta meminta transparansi pengelolaan dana umat.
Koordinator SIMPUL Sukabumi, Norman Irawan, menyoroti progres pembangunan Rumah Sehat BAZNAS (RSB) Bebeza yang dinilai belum menunjukkan kejelasan penyelesaian. Selain itu, SIMPUL juga menuntut keterbukaan informasi publik terkait penghimpunan zakat dari aparatur sipil negara (ASN) serta pendistribusiannya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua BAZNAS Kabupaten Sukabumi Dr. H. Unang Sudarma, SH., M.Si., yang akrab disapa Aang, menemui massa aksi dan memberikan klarifikasi. Ia menyatakan pembangunan RSB Bebeza masih berjalan dan tidak dalam kondisi mangkrak.
Menurut Aang, pembangunan Rumah Sehat BAZNAS dilakukan secara swadaya dengan bersumber dari dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang dihimpun dari masyarakat. Karena bergantung pada ketersediaan dana yang masuk, pengerjaan dilakukan secara bertahap. Ia juga menyampaikan target penyelesaian pembangunan pada tahun ini.
Dalam kesempatan yang sama, BAZNAS Kabupaten Sukabumi memaparkan realisasi pendistribusian dana ZIS sepanjang tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Berdasarkan data yang disampaikan, layanan kemanusiaan menjangkau 38.755 penerima manfaat, layanan dakwah-advokasi 6.820 penerima manfaat, dan layanan kesehatan 3.475 penerima manfaat.
Aang menegaskan dana zakat, termasuk yang berasal dari ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dikelola secara profesional untuk kemaslahatan masyarakat melalui lima pilar utama layanan.
BAZNAS Kabupaten Sukabumi juga menyatakan komitmennya untuk meningkatkan keterbukaan informasi. Ke depan, aktivitas pengelolaan dana umat akan disampaikan secara berkala melalui laman resmi website BAZNAS Kabupaten Sukabumi.
Sementara itu, Norman Irawan menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat sipil. Ia menegaskan tuntutan yang disampaikan bukan penolakan terhadap zakat, melainkan dorongan agar pengelolaan dana umat dilakukan secara terbuka, profesional, dan bertanggung jawab.
