Kabupaten Banggai terus memperkuat langkah menuju daerah yang lebih tangguh menghadapi ancaman bencana. Upaya tersebut mendapat perhatian dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas yang mendorong pemerintah daerah mempercepat penerapan kebijakan penanggulangan bencana berbasis risiko dalam perencanaan pembangunan.
Komitmen itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banggai pada Senin (15/6/2026) di Ruang Rapat Pahangkabotan Kantor Bappeda Banggai, Kecamatan Luwuk Selatan.
Rapat dihadiri Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medzrilzam, serta jajaran pejabat Bappenas, antara lain Direktur Tata Ruang Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana Dody Virgo Sinaga dan Direktur Pembangunan Indonesia Timur Ika Retna Wulandari. Sejumlah perwakilan perangkat daerah Kabupaten Banggai juga hadir, termasuk dari Dinas PUPR, BPBD, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta instansi terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Medzrilzam menegaskan Bappenas memberi perhatian serius terhadap kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana yang dinilai semakin kompleks seiring perubahan iklim dan dinamika pembangunan wilayah. Menurutnya, rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memantau sekaligus mengevaluasi implementasi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah.
Medzrilzam menyampaikan tiga fokus Bappenas dalam penguatan ketahanan bencana daerah, yakni manajemen data dan informasi kebencanaan, ekosistem peringatan dini dan aksi dini, serta penataan ruang berbasis risiko.
Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Banggai menerapkan pendekatan Risk-Based Planning Approach (RBPA) atau perencanaan berbasis risiko dalam penyusunan tata ruang dan pembangunan daerah. Pendekatan ini dipandang penting agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga mampu meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Pupung Diliyanto menyebut tingginya potensi bencana hidrometeorologi—seperti banjir, longsor, cuaca ekstrem, dan bencana terkait perubahan iklim—menjadi tantangan tersendiri bagi daerah. Meski demikian, ia menyampaikan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah strategis yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga 2029.
Menurut Pupung, perbaikan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) telah menjadi target dalam RPJMD Kabupaten Banggai. Saat ini, nilai IKD Banggai berada pada angka 0,39 yang masih tergolong rendah. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan hingga 0,51 pada 2029 agar masuk kategori sedang.
Adapun nilai IRBI yang saat ini berada pada angka 156,37 ditargetkan turun menjadi 119,28 pada 2029. Penurunan tersebut diharapkan mencerminkan berkurangnya tingkat risiko bencana melalui penguatan kapasitas daerah, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta pembangunan yang lebih adaptif terhadap potensi ancaman.
Rapat koordinasi ini menandai upaya memperkuat arah pembangunan Kabupaten Banggai agar tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dari risiko bencana. Sinergi pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mendorong Banggai menjadi wilayah yang lebih aman dan tangguh menghadapi tantangan alam ke depan.
