MARTAPURA – Banjir yang merendam sembilan desa di Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, telah memasuki pekan keempat tanpa tanda-tanda surut. Sejak 27 Desember 2025, puluhan ribu warga dilaporkan terisolasi akibat akses jalan yang lumpuh, sementara kegiatan pendidikan dan perekonomian setempat terhenti.
Kondisi tersebut memunculkan polemik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan di DPRD Banjar pada Kamis (22/1). Warga menduga sistem pengelolaan air milik perusahaan kelapa sawit PT Palmina Utama, berupa tanggul tinggi dan penggunaan pompa skala besar, menjadi salah satu penyebab banjir bertahan lama di permukiman. Sistem itu dinilai menjaga area perkebunan tetap kering, namun berdampak pada aliran air di wilayah permukiman.
Ketua Komisi I DPRD Banjar, Amiruddin, menyebut keluhan warga menguat karena adanya perbedaan kondisi antara permukiman dan kebun. “Yang dirasakan masyarakat, rumah mereka kebanjiran, sementara kebun sawit aman. Ini menimbulkan keresahan luar biasa,” ujarnya.
Sekretaris Kecamatan Cintapuri, Rolibi, menambahkan bahwa elevasi tanggul perusahaan dituding mengubah karakter lahan. Wilayah yang sebelumnya berupa rawa alami dinilai tidak lagi mampu mengalirkan air secara normal karena terhalang konstruksi tersebut. Dampaknya, mobilitas warga bergantung pada perahu dan sejumlah sekolah terpaksa diliburkan dalam waktu lama.
Menanggapi tudingan itu, Direktur Operasional PT Palmina Utama, Leksono Budi Santoso, mengakui tanggul dibangun untuk melindungi produktivitas kebun sawit. Namun ia membantah banjir sepenuhnya disebabkan aktivitas perusahaan. Menurutnya, curah hujan ekstrem, pasang laut, serta pendangkalan Sungai Alalak menjadi faktor utama.
“Kami sudah mengurangi operasional pompa hingga 47 persen dalam satu pekan terakhir sebagai bentuk empati dan upaya pengurangan debit air di luar,” kata Leksono.
Perusahaan juga menyampaikan rencana bantuan sembako dan normalisasi sungai. Meski demikian, DPRD Banjar menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Wakil Ketua DPRD Banjar, Irwan Bora, mengatakan pihaknya akan membentuk satuan tugas khusus dan melakukan inspeksi mendadak ke lokasi untuk memverifikasi klaim perusahaan.
