Kabupaten Balangan meraih penghargaan Terbaik 1 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 (tahun ukur 2025). Capaian tersebut dinilai tidak hanya mencerminkan kondisi fiskal daerah yang sehat, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran kepada masyarakat.
Penghargaan itu diserahkan dalam ajang Penganugerahan IPKD di Banjarbaru beberapa waktu lalu. Dengan capaian tersebut, Balangan menempati posisi sebagai kabupaten dengan pengelolaan keuangan terbaik di Kalimantan Selatan.
Penilaian IPKD dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, antara lain kesesuaian perencanaan dan penganggaran, alokasi belanja daerah, transparansi keuangan, penyerapan anggaran, kesehatan fiskal daerah, hingga opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
Menurut informasi yang disampaikan, capaian itu menjadi bukti upaya Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Salah satu bentuk keterbukaan informasi tersebut ditunjukkan melalui sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Balangan. Melalui platform ini, masyarakat dan pelaku usaha dapat memantau proses pengadaan pemerintah secara terbuka, mulai dari pengumuman tender, nilai anggaran, jadwal pelaksanaan, hingga hasil proses pengadaan. Sistem LPSE disebut dirancang untuk mendorong pengadaan yang lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel.
Informasi pengadaan pemerintah daerah dapat diakses melalui situs resmi LPSE Balangan di lpse.balangankab.go.id.
Selain itu, keterbukaan informasi publik juga diperkuat melalui layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Balangan, yang menyediakan akses terhadap berbagai informasi pemerintahan agar dapat dijangkau masyarakat secara luas.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap keberhasilan Balangan, bersama Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan menjaga kesehatan keuangan daerah.
