Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu. Dukungan tersebut mencakup sinkronisasi tata ruang, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), hingga pengadaan tanah.
Pernyataan itu disampaikan Ossy dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang digelar di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (4/5/2026).
Ossy menjelaskan, terdapat tiga fokus dukungan dari Kementerian ATR/BPN. Pertama, sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk proyek agar pembangunan tidak hanya terlihat dari sisi teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legal.
Ia menyebut revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) saat ini telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall). Selain itu, penyesuaian tata ruang di tingkat daerah juga akan dilakukan agar selaras dengan rencana induk proyek.
Kedua, Kementerian ATR/BPN menyatakan kesiapan untuk mempercepat penerbitan KKPR, terutama apabila proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurut Ossy, percepatan tetap dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut.
Ketiga, dalam aspek pengadaan tanah, Ossy memastikan kementeriannya siap memberikan dukungan penuh guna mempercepat pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir Pantura Jawa Terpadu.
Ossy juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor agar integrasi data dan pemetaan berjalan optimal. Ia mendorong penguatan working group lintas kementerian dan lembaga, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa pelaksanaan proyek perlindungan Pantura Jawa memerlukan kolaborasi lintas sektor. Ia menilai pendekatan yang dilakukan tidak bisa parsial dan harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah dari berbagai wilayah. Wamen ATR/Waka BPN juga didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana.
