Jakarta (9/6) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Askweni, meminta pemerintah mengkaji secara cermat wacana kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita agar tidak menambah beban masyarakat. Menurutnya, minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang digunakan seluruh lapisan masyarakat sehingga kebijakan terkait harga harus mempertimbangkan daya beli rakyat.
Pernyataan itu disampaikan Askweni dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (9/6), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Askweni menilai Minyakita memiliki posisi strategis karena menjadi komoditas yang hampir selalu digunakan setiap rumah tangga. Ia menekankan bahwa kebutuhan minyak goreng tidak mengenal kelas ekonomi, dan Minyakita disiapkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa HET Minyakita yang saat ini ditetapkan pemerintah kerap tidak sejalan dengan harga yang ditemui masyarakat di lapangan. Karena itu, setiap rencana penyesuaian harga, menurutnya, perlu disertai evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi dan pengawasan pasar.
“Selama ini harga eceran tertinggi kita Rp15.700, tetapi masyarakat harus mengetahui bahwa harga di lapangan bisa lebih dari itu. Jadi kalau ada kenaikan, harus diperhitungkan dengan matang,” kata Askweni.
Menurutnya, bila memang terdapat kenaikan biaya produksi, distribusi, maupun logistik yang mendorong penyesuaian HET, pemerintah harus memastikan dampaknya tidak dibebankan sepenuhnya kepada konsumen.
Askweni turut menyoroti pentingnya transparansi dalam penetapan harga agar masyarakat memahami alasan kebijakan yang diambil. Ia berharap tidak terjadi lagi kesenjangan antara harga resmi yang ditetapkan pemerintah dengan harga yang dibayar masyarakat di pasar, seperti ketika HET Rp15.700 namun harga di lapangan dapat mencapai Rp18.000.
Ia menilai posisi masyarakat sebagai konsumen relatif lemah karena minyak goreng merupakan kebutuhan harian yang sulit dihindari. Karena itu, ia meminta negara hadir untuk memastikan akses terhadap kebutuhan pokok tetap terjangkau dan masyarakat tidak selalu menjadi pihak yang menanggung beban kenaikan harga.
Lebih lanjut, Askweni meminta Kementerian Perdagangan bersama pemangku kepentingan terkait mengedepankan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Jika kenaikan HET tidak dapat dihindari, ia mendorong pemerintah menyiapkan skema subsidi atau insentif untuk meredam dampaknya, baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha, agar beban tidak kembali ditanggung konsumen.
Di akhir pernyataannya, Askweni berharap pemerintah mengambil langkah yang bijaksana dan berbasis perhitungan matang dalam menentukan kebijakan harga Minyakita, sehingga stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
