DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Sanggau menyambut positif hasil rapat koordinasi (rakor) terkait tata kelola dan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di Kementerian Pertanian. Apkasindo menilai langkah tersebut menunjukkan persoalan harga sawit mulai mendapat perhatian.
Meski demikian, Apkasindo Sanggau menyoroti respons Pemerintah Kabupaten Sanggau yang dinilai lamban saat harga sawit anjlok dan petani terdampak. Ketua DPD Apkasindo Kabupaten Sanggau, Mahathir Muhammad, mengatakan langkah penanganan semestinya dilakukan lebih cepat mengingat sawit merupakan sektor utama penopang ekonomi masyarakat Sanggau.
“Kami menyambut baik hasil rakor ini. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa respons Pemerintah Kabupaten Sanggau, khususnya pimpinan daerah, terkesan lamban ketika harga sawit jatuh dan petani mulai menjerit,” ujar Mahathir, Kamis (28/5).
Mahathir menilai, sebagai salah satu kabupaten penghasil sawit terbesar di Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Sanggau seharusnya berada di garda terdepan menyuarakan kepentingan petani serta memastikan stabilitas harga TBS di lapangan.
Selain soal harga, Apkasindo juga menyoroti minimnya keterbukaan perusahaan perkebunan sawit terkait program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat. Mahathir menyatakan hingga kini belum ada rilis atau laporan yang jelas mengenai kontribusi nyata perusahaan sawit terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan warga.
Ia berharap penegak hukum dapat memeriksa seluruh perusahaan sawit terkait pelaksanaan CSR. “Karena sampai saat ini tidak ada rilis jelas CSR perusahaan sawit di Sanggau sebagai bentuk keterbukaan publik. Apa yang dipersembahkan kepada masyarakat Sanggau? Jangan hanya sebatas seremonial yang tidak berdampak atau hanya dinikmati segelintir orang,” tegasnya.
