Washington: Sejumlah anggota Partai Demokrat di Kongres Amerika Serikat (AS) mendesak Kementerian Luar Negeri AS untuk mengakhiri kebijakan bungkam pemerintah terkait kemampuan senjata nuklir Israel. Desakan itu disampaikan melalui surat resmi kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio.
Menurut para anggota parlemen, ketegangan kawasan yang meningkat—di tengah konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran—membuat kejelasan mengenai status nuklir Israel menjadi semakin mendesak. Dalam surat tersebut, mereka menilai perang AS-Israel di Iran menjadi alasan utama perlunya transparansi saat ini.
Israel selama ini diyakini telah memiliki senjata nuklir sejak dekade 1960-an, namun tetap mempertahankan kebijakan tidak mengonfirmasi secara resmi keberadaan program persenjataannya. Sikap ambiguitas serupa, sebagaimana disebutkan dalam laporan yang dirujuk Metrotvnews.com, juga telah lama dipertahankan oleh Gedung Putih.
Dalam surat yang ditandatangani 30 anggota Kongres itu, mereka menegaskan Kongres memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengetahui secara menyeluruh keseimbangan nuklir di Timur Tengah, risiko eskalasi oleh pihak mana pun dalam konflik, serta perencanaan dan rencana darurat pemerintah.
Mereka juga menilai kebijakan ambiguitas resmi justru membuat upaya membangun kebijakan nonproliferasi yang koheren di Timur Tengah menjadi sulit diwujudkan. Melalui surat tertanggal 4 Mei, para anggota parlemen mempertanyakan rincian kemampuan senjata nuklir Israel, termasuk informasi spesifik mengenai hulu ledak dan peluncurnya.
Sorotan turut diarahkan pada Pusat Penelitian Nuklir Negev di Dimona, yang sejak lama diyakini sebagai pusat program nuklir Israel. Para anggota Kongres mempertanyakan kapasitas pengayaan uranium Israel, jaminan tidak digunakannya senjata nuklir, serta doktrin dan garis merah Israel dalam konteks konflik terbukanya dengan Iran.
Secara historis, indikasi mengenai program nuklir Israel beberapa kali muncul ke publik melalui mantan pejabat AS, dokumen intelijen yang kemudian dideklasifikasi, hingga pelapor pelanggaran seperti teknisi nuklir Mordechai Vanunu pada 1968.
Saat ini, lembaga Nuclear Threat Initiative memperkirakan Israel memiliki sekitar 90 hulu ledak nuklir, persediaan plutonium dalam jumlah besar, armada kapal selam bertenaga nuklir, serta rudal balistik jarak menengah.
Tekanan terkoordinasi dari Kongres terhadap pemerintahan presiden terkait isu nuklir Israel dinilai sebagai langkah yang jarang terjadi. Desakan ini muncul di tengah meningkatnya sorotan dari anggota parlemen lintas partai mengenai dukungan Washington terhadap Israel, termasuk dalam konteks situasi di Gaza dan eskalasi militer melawan Iran.
Di sisi lain, pemerintahan Presiden Donald Trump menegaskan bahwa mencegah Iran memperoleh senjata nuklir merupakan tujuan utama. Standar ganda dalam isu ini turut dikritik Direktur Kebijakan Institute for Middle East Understanding Policy Project, Josh Reubner, yang menilai anggota Kongres berhak mempertanyakan mengapa pengembangan senjata nuklir Israel dibiarkan, sementara AS berupaya keras mencegah Iran memperolehnya.
