BANDA ACEH — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi NasDem, Martini, menyoroti transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dalam rapat paripurna DPRA di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (11/3/2026).

Dalam rapat tersebut, Martini menyampaikan kritik terbuka terkait pengelolaan lembaga legislatif serta akses informasi anggaran. Ia menilai keterbukaan informasi diperlukan agar fungsi pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah dapat berjalan maksimal.

“DPR ini lembaga yang bermaruah. DPR ini yang mengawasi seluruh anggaran, seluruh uang rakyat, karena DPR ini adalah perwakilan rakyat. DPR bukan justru lembaga yang melindungi mafia dan bandit-bandit,” kata Martini dalam rapat tersebut.

Pernyataan Martini juga terekam dalam siaran rapat paripurna yang beredar di media sosial dan menjadi perhatian publik.

Martini menegaskan DPRA merupakan lembaga terhormat yang diisi wakil rakyat pilihan masyarakat Aceh. Karena itu, ia menilai kebijakan yang diambil harus mengutamakan kepentingan publik.

“Lembaga DPRA ini adalah lembaga terhormat. Karena di dalam lembaga ini adalah anggota DPR terpilih yang dipilih oleh masyarakat. Sehingga satu rupiah pun itu harus memihak kepada rakyat,” ujarnya.

Selain persoalan pengelolaan anggaran, Martini juga menyinggung minimnya respons lembaga legislatif terhadap kondisi masyarakat yang terdampak banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Aceh pada akhir November tahun lalu. Menurutnya, kepekaan terhadap warga terdampak bencana semestinya menjadi perhatian bersama seluruh wakil rakyat.

Kritik serupa mengenai transparansi anggaran turut disampaikan anggota DPRA dari Fraksi PKB, Rijaluddin. Ia menilai akses informasi APBA di internal lembaga legislatif masih terbatas.

Rijaluddin menyebut tidak semua anggota dewan memiliki akses yang sama terhadap informasi anggaran karena sebagian besar pembahasan berada di lingkup Badan Anggaran (Banggar). Ia berpandangan seluruh anggota dewan seharusnya dapat mengakses informasi tersebut agar pengawasan penggunaan anggaran daerah dapat berjalan optimal.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pimpinan DPRA terkait kritik yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut.