SURABAYA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik menyusul munculnya sejumlah laporan dugaan keracunan makanan di beberapa daerah. Selain isu kualitas makanan, pengelolaan anggaran program yang nilainya sangat besar turut disorot oleh berbagai pihak.
Pemerintah diketahui mengalokasikan anggaran sekitar Rp335 triliun untuk pelaksanaan program MBG pada 2026. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah serta kelompok masyarakat tertentu.
Menteri Keuangan menekankan pentingnya kehati-hatian dan keterbukaan dalam penggunaan dana. “Anggaran yang digunakan sangat besar sehingga pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan harus diperkuat,” ujar Menteri Keuangan dalam rapat pembahasan anggaran program MBG.
Di DPR, sejumlah anggota meminta pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan program setelah muncul laporan dugaan keracunan di beberapa wilayah, seperti Grobogan, Mojokerto, dan Pekalongan. “Kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan distribusi dan kualitas makanan masih perlu diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar seorang anggota DPR RI.
Pengamat ekonomi dan akuntansi publik menilai, MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menyangkut tata kelola keuangan negara. Menurutnya, program dengan anggaran besar memiliki risiko pemborosan maupun penyalahgunaan dana apabila sistem pengendalian internal tidak berjalan baik.
“Dalam program sebesar ini, audit dan pengendalian internal sangat penting untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan dan kualitas layanan tetap terjaga,” kata pengamat akuntansi publik tersebut.
Dari sisi akuntansi, pelaksanaan MBG berkaitan dengan akuntansi sektor publik, audit, akuntansi biaya, serta transparansi laporan keuangan pemerintah. Pengawasan dinilai diperlukan sejak proses pengadaan bahan makanan, kerja sama dengan vendor katering, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Sejumlah masyarakat juga meminta pemerintah lebih terbuka dalam menyampaikan penggunaan anggaran program MBG untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaannya.
