Wali Kota Samarinda Andi Harun membantah pernyataan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang menyebut lampu penerangan di Jembatan Achmad Amins—sebelumnya dikenal sebagai Jembatan Mahkota II—dipadamkan karena Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak sanggup membayar tagihan listrik.
Andi menegaskan padamnya lampu penerangan jalan umum (PJU) di jembatan tersebut tidak berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah. Menurut dia, penyebab utama lampu tidak menyala adalah pencurian kabel listrik.
“Itu keliru dan sesat kalau dikatakan karena kita tidak mampu bayar listrik. Faktanya kabelnya dicuri,” kata Andi Harun saat ditemui di Samarinda Square beberapa waktu lalu.
Ia mengaku heran informasi tersebut bisa muncul. Andi menduga Gubernur Rudy Mas’ud menerima laporan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Saya yakin informasi yang masuk ke beliau ada yang ngompor-ngompori. Masa lampu saja kita tidak bisa bayar? Lampunya dicuri. Bukan hanya di Jembatan Achmad Amins, LPJU di depan Pasar Segiri sampai Jalan Pahlawan juga pernah dicuri,” ujarnya.
Andi menyebut kemampuan fiskal Pemkot Samarinda masih memadai untuk membiayai kebutuhan operasional, termasuk pembayaran listrik fasilitas publik.
Ia juga menyampaikan bahwa kasus pencurian kabel di Jembatan Achmad Amins telah ditangani aparat penegak hukum. Andi mengatakan para pelaku telah ditangkap setelah sebelumnya menjalankan aksinya dengan menyamar menggunakan atribut petugas resmi.
“Semua pencurinya sudah ditangkap, termasuk yang mencuri kabel di Jembatan Achmad Amins. Jadi kalau disebut lampunya mati karena kita tidak mampu bayar listrik, itu hoaks,” tegasnya.
Karena itu, Andi menilai tudingan yang menyebut Pemkot Samarinda sengaja mematikan lampu akibat keterbatasan anggaran tidak berdasar dan perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.
“Saya harus membantah pernyataan Pak Gubernur. Lampu di jembatan tidak menyala bukan karena kita tidak mampu membayar, tetapi karena kabelnya dicuri,” katanya.
Di akhir keterangannya, Andi mengingatkan pentingnya pejabat publik memverifikasi informasi sebelum menyampaikannya kepada masyarakat.
“Pejabat publik seharusnya mengecek dulu apakah informasi yang diterima benar atau tidak, supaya kita tidak ikut menyebarkan hoaks,” demikian Andi Harun.
