Perkembangan kecerdasan buatan (AI) menghadirkan dua sisi dalam komunikasi politik Indonesia. Di satu pihak, teknologi mempermudah distribusi informasi. Namun di pihak lain, kemajuan ini memunculkan ancaman deepfake—video manipulatif yang dapat menampilkan tokoh publik seolah-olah mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi.
Belakangan, kasus deepfake yang menyeret nama Prabowo Subianto dan Joko Widodo disebut terus meningkat. Bahkan, muncul laporan penipuan dengan kerugian hingga puluhan juta rupiah yang memanfaatkan video palsu untuk meyakinkan korban. Situasi ini mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) mengembangkan detektor AI untuk mengidentifikasi konten manipulatif.
Namun, persoalan deepfake tidak berhenti pada aspek teknis. Keberadaannya menyentuh inti demokrasi, yakni kepercayaan publik. Ketika konten visual yang selama ini dianggap sebagai bukti kuat dapat direkayasa dengan presisi tinggi, batas antara fakta dan fabrikasi menjadi semakin kabur.
Dalam teori komunikasi politik, media dan institusi memiliki fungsi gatekeeping untuk menyaring informasi sebelum sampai ke masyarakat. Deepfake dinilai merusak mekanisme tersebut. Algoritma media sosial memungkinkan video manipulatif menyebar lebih cepat daripada klarifikasi resmi, sehingga ruang publik kerap dipenuhi narasi yang belum terverifikasi.
Di era budaya populer digital, ketika influencer dan figur publik membangun citra melalui video singkat dan konten viral, visual sering dipersepsikan sebagai kebenaran. Masyarakat pun cenderung percaya pada apa yang dilihat. Masalahnya, publik tidak selalu memiliki waktu atau kemampuan untuk memverifikasi sumber dan konteks. Dalam hitungan menit, video palsu bisa membentuk opini, memicu kemarahan, bahkan memengaruhi persepsi terhadap kebijakan.
Ancaman deepfake juga memunculkan kekhawatiran lebih luas: krisis kepercayaan. Demokrasi bertumpu pada keyakinan warga terhadap institusi dan pemimpin. Ketika masyarakat mulai meragukan setiap video yang beredar—bahkan yang asli sekalipun—muncul kondisi yang disebut sebagai krisis epistemik, ketika masyarakat kehilangan pijakan untuk menentukan mana yang benar.
Dalam konteks politik Indonesia, kondisi ini dipandang berbahaya karena dapat memperparah polarisasi yang sudah ada. Konten manipulatif berpotensi digunakan untuk menjatuhkan reputasi, mengadu domba kelompok, atau menciptakan skandal buatan menjelang momentum elektoral.
Fenomena ini juga berkaitan dengan budaya influencer, di mana kredibilitas sering dibangun melalui personal branding visual. Jika ekspresi, suara, dan gestur dapat dipalsukan, fondasi otentisitas yang menjadi kekuatan konten digital ikut terancam. Dampaknya, publik berpotensi menjadi semakin skeptis terhadap semua konten, termasuk yang sah.
Langkah Komdigi mengembangkan detektor AI disebut sebagai respons strategis. Meski demikian, pendekatan teknologi semata dinilai belum cukup. Penguatan literasi digital menjadi kebutuhan agar masyarakat tidak mudah percaya pada konten sensasional. Edukasi mengenai cara mengenali manipulasi visual, memahami konteks, serta memverifikasi sumber menjadi kunci untuk membangun ketahanan informasi.
Selain itu, platform digital juga didorong memperketat moderasi konten. Pada akhirnya, ancaman deepfake mengingatkan bahwa demokrasi di era digital bukan hanya soal kebebasan berbicara, tetapi juga tanggung jawab dalam berbagi informasi. Indonesia kini berada di persimpangan: membiarkan teknologi menjadi alat disinformasi, atau menjadikannya momentum untuk memperkuat literasi dan kepercayaan publik.
