Sekitar dua bulan lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan rencana pemindahan lebih dari dua juta warga Palestina dari Gaza ke negara-negara tetangga. Ia beralasan wilayah itu tidak lagi layak huni setelah kehancuran besar akibat serangan Israel, dan menyatakan ingin mengubah Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah”. Gagasan tersebut memicu keterkejutan luas dan menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan realisasinya.

Meski sorotan regional dan internasional terhadap rencana itu belakangan mereda, dampaknya masih terasa, terutama setelah Israel kembali melancarkan perang besar terhadap Gaza sejak 18 Maret dengan dukungan terbuka dari Amerika Serikat. Serangan tersebut diklaim sebagai upaya menekan Hamas agar berkompromi terkait pembebasan tawanan Israel yang ditahan kelompok itu.

Dalam beberapa pekan, Trump terus menyuarakan rencananya, yang mencerminkan tekad untuk melaksanakan “pemukiman kembali” warga Gaza dan menjadikan wilayah tersebut berada dalam kepemilikan jangka panjang Amerika Serikat. Pada pernyataan terbarunya, Selasa, ia menggambarkan Gaza sebagai kawasan properti yang “penting dan luar biasa”, serta menyebut kehadiran “pasukan perdamaian” seperti Amerika Serikat untuk menguasai dan memiliki Gaza sebagai hal yang baik.

Namun, pada Februari dan Maret, Trump juga sempat menunjukkan perubahan nada. Ia mengatakan tidak akan memaksakan rencana tersebut dan hanya akan merekomendasikannya, serta menegaskan tidak ada seorang pun yang akan dipaksa keluar dari Gaza. Pernyataan itu berbeda dengan sikap sebelumnya ketika ia menyebut Amerika akan menguasai Gaza dan memindahkan warganya ke Mesir dan Yordania.

Perubahan itu dinilai berkaitan dengan penolakan tegas negara-negara Arab terhadap prinsip pemindahan paksa, yang disampaikan secara kolektif dalam KTT Kairo pada 4 Maret. Dalam pertemuan itu, negara-negara Arab juga menyetujui rencana Mesir untuk membangun kembali Gaza senilai 53 miliar dolar AS. Proposal Trump memicu gelombang kecaman internasional dan dinilai bertentangan dengan hukum internasional.

Mesir dan Yordania—dua negara yang menjadi tujuan utama rencana pemukiman kembali tersebut—berulang kali menolak usulan itu dengan keras. Penolakan juga datang dari berbagai kekuatan Barat, baik di dalam maupun di luar Uni Eropa, serta dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Hingga kini tidak ada pernyataan resmi yang menyebut rencana tersebut dibatalkan. Namun sejumlah laporan media mengutip orang-orang dekat Trump yang menyatakan ia telah meninggalkan proyek “Riviera Timur Tengah” di Gaza. Sikapnya pada Maret yang menyebut tidak ada seorang pun akan dipaksa keluar dari Gaza diyakini merupakan hasil masukan dari dalam pemerintahannya sendiri, yang menilai rencana pemukiman kembali tidak realistis.

Di sisi lain, Israel disebut segera menyambut usulan tersebut sebagai peluang untuk mengakhiri “masalah Gaza”, terutama dengan dukungan penuh dari pemerintahan Partai Republik saat ini. Sejumlah analis menilai rencana Trump ditakdirkan gagal atau setidaknya menghadapi tantangan besar, meskipun Israel dinilai berupaya memanfaatkan eskalasi untuk menerapkannya sejauh yang mereka mampu.

Usulan yang mengejutkan dan resistensi kawasan

Pada awal Februari, Trump mengemukakan gagasan pemindahan penduduk Gaza ke Mesir dan Yordania dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. Ia menyebutnya sebagai langkah “kemanusiaan” untuk menyelamatkan warga Gaza dari “neraka” dan memberi mereka kehidupan yang lebih nyaman di tempat lain.

Rencana tersebut juga mencakup gagasan menjadikan Gaza resor pantai internasional di bawah kendali Amerika Serikat. Ide itu disebut menghidupkan kembali pandangan yang sebelumnya pernah disampaikan menantunya, Jared Kushner, yang pernah menyebut konflik Palestina-Israel sebagai sengketa properti. Trump, yang berlatar belakang pengusaha properti, beberapa kali menggambarkan Gaza sebagai “kesempatan properti yang luar biasa” jika dikuasai Amerika.

Menurut laporan The New York Times yang dikutip dalam berita, ketika Trump mempresentasikan rencananya, ia mengejutkan sejumlah pejabat tinggi di Gedung Putih dan pemerintahan. Trump juga menekan Mesir dan Yordania agar menerima usulan tersebut, dan tampak yakin kedua negara itu akan bersedia menampung ratusan ribu pengungsi dari Gaza. Namun Kairo dan Amman tetap menolak, meski disebut menghadapi ancaman pengurangan bantuan Amerika Serikat bernilai miliaran dolar.

Faktor-faktor yang dinilai membuat rencana sulit dijalankan

Para analis menilai rencana pemindahan penduduk Gaza dan pengambilalihan wilayah itu telah gagal sejauh ini, atau setidaknya sedang menuju kegagalan. Alasan utamanya adalah rencana tersebut dianggap tidak realistis sejak awal dan terbentur “tembok penolakan” negara-negara Arab, baik secara individual oleh Mesir dan Yordania maupun secara kolektif melalui KTT Kairo.

Tanpa kerja sama negara-negara Arab, rencana tersebut dinilai tidak dapat dijalankan. Negara-negara itu memandang pemindahan paksa warga Palestina ke wilayah mereka sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, sekaligus sebagai upaya menghapus isu Palestina secara paksa.

Faktor lain yang disebut penting adalah penolakan warga Gaza sendiri terhadap pemindahan, serta keteguhan mereka untuk bertahan. Hal ini, menurut para analis, terlihat dari keberadaan kamp-kamp pengungsian yang tetap bertahan meski Gaza mengalami kehancuran besar akibat perang.

Penulis dan analis politik Iyad Al-Qarra menyatakan bahwa apa yang dibicarakan Trump mengenai Gaza tidak lebih dari retorika dan belum disertai langkah nyata menuju pelaksanaan. Ia menilai pembicaraan tentang sejumlah negara yang disebut akan menerima pengungsi Palestina hanya wacana yang muncul secara sporadis.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera Net, Al-Qarra juga menyebut tidak ada visi jelas dari Amerika Serikat dalam menangani isu ini. Ia membandingkannya dengan proyek dermaga terapung yang sebelumnya diusulkan pemerintahan Joe Biden untuk menyalurkan bantuan ke Gaza, dan menilai langkah-langkah saat ini sebagai kelanjutan dari proyek yang ia anggap gagal.

Al-Qarra menekankan adanya penolakan tegas dari pihak Palestina dan Arab. Ia menyebut posisi Palestina sangat tegas, sementara Mesir dinilai mengambil langkah nyata untuk mencegah pemindahan, termasuk menutup perbatasan Rafah jika ada campur tangan Israel serta menolak solusi yang bertentangan dengan kedaulatan Palestina. Menurutnya, rencana Arab untuk rekonstruksi Gaza turut melemahkan semangat Washington untuk melanjutkan rencana pemindahan paksa.

Ia juga menilai visi Amerika tentang “Riviera Timur Tengah” tidak masuk akal dan sulit diterapkan, karena Trump dan pemerintahannya dinilai tidak memahami realitas di Gaza—baik karena pengaruh informasi dari Israel maupun karena pola pikir Trump yang berorientasi bisnis.

Keluar terbatas dan kekhawatiran sikap Arab

Al-Qarra menambahkan, jika pun ada warga Gaza yang meninggalkan wilayah tersebut, itu terjadi secara terbatas dan karena alasan pribadi, seperti bepergian, studi, pekerjaan, atau perawatan medis—bukan karena keinginan meninggalkan Gaza secara permanen. Ia juga menyebut Israel memanfaatkan situasi untuk mendorong pemindahan paksa, termasuk yang disebut sedang terjadi di Rafah.

Sementara itu, analis politik Mustafa Ibrahim menilai proyek Amerika di Gaza belum sepenuhnya gagal, tetapi menghadapi tantangan besar. Ia berpendapat proyek itu belum bisa disebut gagal total karena Israel masih berusaha mewujudkan tujuannya, sementara warga Palestina menunjukkan tekad kuat untuk bertahan menghadapi rencana yang didorong Trump dan Netanyahu.

Ibrahim menambahkan, untuk menggagalkan rencana tersebut diperlukan sikap Palestina yang bersatu dan dukungan Arab yang lebih kuat, terutama dengan memberi tekanan kepada Amerika Serikat. Ia juga mengingatkan adanya kekhawatiran bahwa sebagian negara Arab bisa bersikap lunak dan tidak mengambil posisi yang lebih tegas.

Dalam wawancara sebelumnya dengan Al Jazeera, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina Hasan Khreisha mengatakan rakyat Palestina telah mengirim pesan tegas setelah gencatan senjata—yang kemudian dilanggar Israel—bahwa mereka akan tetap tinggal di tanah mereka. Ia menyatakan rakyat Palestina akan menggagalkan rencana itu dengan dukungan negara-negara Arab.

Di tengah perkembangan tersebut, Mesir kembali menegaskan pada Rabu bahwa mereka menolak segala bentuk rencana pemindahan warga Palestina dari tanah mereka, baik secara permanen maupun sementara. Pernyataan ini muncul ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan sekitar 400.000 warga Palestina telah mengungsi di dalam wilayah Gaza sejak dimulainya kembali serangan Israel pada 18 Maret.