Analisis: Konflik AS-Israel dan Iran Dinilai Lebih Dipicu Perebutan Energi daripada Perang Salib

Analisis: Konflik AS-Israel dan Iran Dinilai Lebih Dipicu Perebutan Energi daripada Perang Salib

Sejumlah analisis publik menyebut konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang melibatkan Israel sebagai bentuk “Perang Salib”. Namun, dalam sebuah tulisan opini yang terbit di MUI Digital, penulis menilai pelabelan tersebut tidak tepat dan menegaskan bahwa konflik saat ini lebih berkaitan dengan perebutan energi di kawasan Teluk.

Penulis membandingkan situasi kontemporer itu dengan Perang Salib pada abad ke-11 hingga ke-13, yang digambarkan sebagai rangkaian konflik militer bernuansa agama antara pasukan Kristen Eropa dan kekuatan Islam di Timur Tengah dengan dalih memperebutkan Yerusalem dan wilayah Tanah Suci. Meski demikian, Perang Salib juga disebut memiliki akar yang kompleks karena turut dipengaruhi ambisi politik dan ekonomi.

Dalam paparan tersebut, beberapa faktor yang disebut menjadi pendorong Perang Salib antara lain motivasi religius untuk menguasai kembali Yerusalem, serta seruan “Perang Suci” oleh Paus Urbanus II pada 1095. Selain itu, penulis menyebut adanya faktor politik ketika Kaisar Bizantium meminta bantuan Barat menghadapi ancaman Dinasti Seljuk Turki, serta ambisi ekonomi untuk menguasai jalur perdagangan, memperoleh tanah baru, dan meraih kekayaan serta kehormatan.

Berangkat dari perbedaan konteks itu, penulis menyimpulkan bahwa menyamakan konflik AS-Israel dan Iran dengan Perang Salib merupakan opini yang tidak dapat dibenarkan.

Menurut tulisan tersebut, konflik AS-Israel dan Iran dipandang terutama dipicu perebutan energi di kawasan negara Teluk. Penulis menyebut konfrontasi yang berkepanjangan terjadi karena Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran “tanpa dasar yang jelas”, yang kemudian memunculkan kekhawatiran mengenai krisis energi global dan perebutan kendali atas sumber daya energi di Timur Tengah.

Penulis juga menyoroti eskalasi pada awal 2026 yang ditandai serangan udara dan ancaman terhadap infrastruktur, yang dinilai mengguncang pasar energi global. Dalam tulisan itu, disebutkan laporan berbagai media yang menyatakan sekitar 40 fasilitas energi mengalami kerusakan parah dalam waktu kurang dari sebulan, sehingga memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi dunia.

Tulisan tersebut turut menyinggung dua tokoh yang dinilai sebagai aktor utama konflik, yakni Donald John Trump—disebut menjabat Presiden Amerika Serikat ke-45 (2017–2021) dan ke-47 sejak 2025—serta Benjamin Netanyahu yang disebut menjabat Perdana Menteri Israel sejak Desember 2022 dan dikenal kontroversial. Penulis menyatakan perang yang berlanjut berpotensi meluas dan dapat memicu keterlibatan Eropa serta dunia Barat mengingat posisi mereka sebagai sekutu Amerika Serikat.

Penulis memperingatkan bahwa jika konflik tidak segera berhenti, ketegangan dapat meningkat seiring lonjakan harga minyak dan energi. Salah satu skenario yang disebut ialah kemungkinan negara-negara di kawasan Teluk bersatu dengan Iran untuk menutup jalur perdagangan minyak melalui Selat Hormuz, yang disebut sebagai jalur lalu lintas perdagangan minyak dunia.

Dalam proyeksi yang disampaikan penulis, apabila perang berlangsung lama, harga minyak dunia berpotensi naik drastis hingga disebut bisa menembus 150 dolar AS per barel, yang pada akhirnya dikhawatirkan melumpuhkan perekonomian global.

Pada bagian akhir, tulisan itu menegaskan bahwa perang dinilai tidak menguntungkan bagi semua negara karena dampaknya akan dirasakan luas. Penulis menyerukan agar negara-negara sepakat menghentikan perang dan berfokus memperkuat peradaban untuk mencegah kecenderungan saling memusuhi, keserakahan, serta dendam yang dapat memicu konflik kemanusiaan.

Penulis juga menyinggung konsep “Benturan Peradaban” (The Clash of Civilizations) yang dipopulerkan Samuel P. Huntington pada 1993, serta menyatakan bahwa pencegahan konflik peradaban merupakan kewajiban semua negara. Menurutnya, kemajuan peradaban ditandai penguasaan teknologi, ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan struktur sosial-pemerintahan yang menjunjung nilai kemanusiaan, termasuk adab dalam pergaulan internasional.

Catatan: Tulisan yang dirujuk merupakan artikel opini dan dinyatakan tidak merepresentasikan suara redaksi, serta menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.