Sanksi Barat terhadap Iran dan isolasi terhadap rezim di Teheran selama ini jarang dibahas sebagai faktor yang secara tidak langsung dapat menguntungkan Turki. Dalam kondisi Iran yang tertekan, posisi Turki dinilai lebih leluasa, karena Iran yang makmur—terintegrasi dengan ekonomi dan pertahanan global serta ditopang populasi muda berpendidikan—berpotensi menjadi pesaing serius bagi Ankara, baik di sektor swasta maupun dalam agenda kebijakan luar negeri. Di sisi lain, Iran yang stabil dan kuat juga dapat membuka peluang stabilitas kawasan melalui kerja sama berbasis kepentingan bersama.
Relasi Turki dan Iran dibentuk oleh sejarah panjang rivalitas. Catatan Kesultanan Utsmaniyah memuat berbagai perang melawan Iran, termasuk dinamika pertempuran yang kerap berujung kebuntuan berdarah. Perbedaan mazhab Sunni–Syiah yang mendalam turut menjadi latar konflik historis antara Utsmaniyah dan Dinasti Safawi. Dalam konteks modern, rivalitas itu dinilai muncul kembali melalui konflik proksi di berbagai bagian Timur Tengah, memengaruhi cara kedua negara membaca keseimbangan kekuatan regional.
Di dalam negeri Turki, terutama di provinsi timur seperti Iğdır dan Ağrı, terdapat komunitas Alevi dan Syiah yang cukup besar. Latar historis dan keagamaan komunitas ini ikut mewarnai dinamika politik kawasan dalam cara Turki memandang perkembangan di sekelilingnya.
Meski persaingan panjang kerap mewarnai hubungan kedua negara, Turki dan Iran juga memiliki tradisi hidup berdampingan. Perbatasan keduanya ditetapkan melalui Perjanjian Qasr-e Shirin pada 1639 dan tetap berlaku hingga kini, termasuk setelah runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah dan berdirinya Republik Turki modern.
Dalam eskalasi terbaru, sebagian pengamat menilai ketegangan Iran–Israel memberi Turki ruang manuver diplomatik terhadap kedua pihak. Namun, Ankara disebut tidak berkepentingan melihat kampanye militer destruktif dari salah satu pihak, seperti yang terjadi pada 13 Juni. Konflik bersenjata dinilai membuka banyak skenario sulit diprediksi dan dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi bagi negara-negara tetangga, termasuk Turki.
Setelah serangan tersebut, indeks bursa saham Turki dilaporkan turun hampir 4 persen. Muncul pula spekulasi bahwa Bank Sentral Turki dapat menunda rencana pemangkasan suku bunga menyusul lonjakan harga minyak dunia, yang berpotensi menambah tekanan terhadap inflasi domestik. Dampak ini dinilai masih kecil dibandingkan risiko kerugian yang lebih besar jika konflik meluas.
Kekhawatiran lain adalah potensi memburuknya ketegangan internal di Iran, khususnya di wilayah minoritas Sunni seperti Kurdi, Baluchi, dan Turkmen—sebagian berada dekat perbatasan dengan Turki. Ketidakstabilan atau tindakan keras aparat di wilayah tersebut dapat berdampak langsung ke Turki, baik melalui arus pengungsi maupun meningkatnya risiko kekerasan lintas batas.
Di sisi lain, ketegangan militer Iran–Israel juga diperkirakan mendorong negara-negara kawasan untuk meningkatkan belanja pertahanan. Situasi ini dapat membuka peluang bagi industri pertahanan Turki yang masih berkembang, baik melalui penguatan kapasitas produksi untuk kebutuhan domestik maupun perluasan ekspor seperti drone, kendaraan lapis baja, dan sistem rudal ke pasar baru di kawasan Teluk dan negara lain. Namun, meningkatnya militerisasi kawasan juga dinilai membawa risiko manuver, provokasi, dan konflik berkepanjangan.
Merespons eskalasi, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengecam serangan militer besar-besaran Israel terhadap Iran dan menyebutnya sebagai “provokasi terang-terangan” yang mengancam stabilitas kawasan, ketika masyarakat internasional menghadapi meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Jika konflik terus berkembang, Erdogan diperkirakan dapat menyuarakan dukungan retoris yang lebih kuat terhadap Iran, terutama dengan latar kemarahan terhadap kejahatan perang Israel di Gaza. Meski demikian, dukungan dalam retorika tidak otomatis berarti Turki akan memberikan bantuan militer atau melakukan tindakan langsung terhadap salah satu pihak.
