Pola komunikasi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, kembali menjadi sorotan. Analis komunikasi politik Emrus Sihombing menilai pendekatan komunikasi yang dijalankan Bakom berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Emrus, lembaga komunikasi pemerintah semestinya menjalankan fungsi komunikasi dua arah. Artinya, Bakom tidak hanya menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga menyalurkan aspirasi publik kepada presiden secara terbuka. Ia menilai kegagalan menjalankan fungsi tersebut dapat berdampak pada menurunnya kredibilitas pemerintah.
“Di bawah kepemimpinan dia (Qodari), Bakom justru tidak membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah,” kata Emrus saat dihubungi, Senin (20/7/2026).
Emrus juga menyoroti pola komunikasi yang dinilai cenderung defensif dalam merespons kritik maupun persoalan publik. Menurutnya, pendekatan seperti itu justru kontraproduktif dan dapat merugikan pemerintah karena memicu ketidakpercayaan masyarakat.
“Dia melakukan komunikasi pemerintah kepada rakyat dengan pendekatan yang defensif. Pemerintah justru dirugikan dengan pola itu karena publik menjadi tidak percaya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Emrus menyatakan pejabat komunikasi publik seharusnya berperan sebagai penasihat komunikasi bagi pimpinan, bukan sekadar menjadi pembela pemerintah di ruang publik. Ia menekankan fungsi utama humas atau badan komunikasi adalah menjaga sekaligus meningkatkan kredibilitas pemimpin melalui strategi komunikasi yang efektif.
“Bakom atau humas harus menjadi penasihat komunikasi bagi pimpinannya. Tujuannya menjaga kredibilitas pemimpin. Apa yang disampaikan justru bisa menurunkan posisi Presiden di mata masyarakat, baik disengaja maupun tidak,” katanya.
Karena itu, Emrus menyarankan Bakom mengubah pendekatan komunikasinya dengan membangun komunikasi yang lebih terbuka, inklusif, dan dua arah. Ia menilai penyampaian aspirasi masyarakat kepada Presiden secara transparan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Komunikasi dari pemerintah kepada rakyat dilakukan di ruang publik, begitu juga aspirasi rakyat kepada pemerintah harus disampaikan secara terbuka kepada Presiden. Dengan begitu komunikasi dua arah terbangun dan kepercayaan publik akan meningkat,” ujarnya.
