Sukabumi — Besarnya anggaran negara yang dikucurkan melalui APBN untuk sejumlah program nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih), hingga Sekolah Rakyat, mulai menjadi perhatian publik. Seiring dana yang disebut bernilai fantastis, muncul pertanyaan dari berbagai kalangan mengenai efektivitas, transparansi, dan pengawasan penggunaan anggaran tersebut.
Ketua DPC Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Sukabumi Raya, Sp Rayrobbend Swr, menyatakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat perlu didukung. Namun, ia menekankan penggunaan uang negara harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurut Rayrobbend, besarnya anggaran pada program strategis nasional perlu dibarengi pengawasan ketat agar tidak bergeser menjadi proyek pencitraan politik atau bahkan ajang penyalahgunaan anggaran. “Ratusan triliun uang rakyat digelontorkan untuk MBG, Kopdes Merah Putih dan Sekolah Rakyat. Pertanyaannya, benar untuk kesejahteraan rakyat atau hanya proyek pencitraan dan bancakan anggaran?” ujarnya.
Program MBG menjadi salah satu yang paling banyak menyedot perhatian karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Pemerintah menilai program tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas gizi generasi muda sekaligus menekan angka stunting di Indonesia.
Meski demikian, Rayrobbend menilai program sebesar apa pun tetap harus memiliki mekanisme pengawasan yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat bawah. Ia menegaskan masyarakat pada dasarnya tidak menolak program bantuan sosial maupun pemberdayaan ekonomi desa, tetapi menaruh perhatian pada pelaksanaan di lapangan agar berjalan bersih dan profesional.
“Rakyat mendukung program yang benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil. Tapi penggunaan APBN wajib transparan, tepat sasaran dan diawasi ketat agar tidak menjadi ladang korupsi, mark up, dan kepentingan elite,” katanya.
AMKI Sukabumi Raya juga menilai keterbukaan informasi publik penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, terutama di tengah sorotan terhadap pengelolaan anggaran negara dalam beberapa tahun terakhir. Rayrobbend mendorong pemerintah membuka rincian penggunaan anggaran secara jelas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil akhir program.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui ke mana uang negara digunakan, mengingat dana tersebut berasal dari pajak rakyat. “Kalau memang untuk rakyat, buktikan dengan hasil nyata. Karena uang negara adalah uang rakyat!” ucapnya.
Selain transparansi, AMKI Sukabumi Raya mendorong adanya pengawasan independen terhadap program-program nasional yang menggunakan anggaran besar. Pengawasan, menurut Rayrobbend, tidak hanya dilakukan lembaga internal pemerintah, tetapi juga melibatkan akademisi, media, organisasi masyarakat, hingga aparat penegak hukum.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran, permainan proyek, hingga praktik mark up yang dapat merugikan negara. Di era digital, ia menilai masyarakat juga semakin kritis mengawasi penggunaan APBN, seiring mudahnya penyebaran data dan informasi melalui media sosial, sehingga pemerintah dituntut bekerja lebih transparan dan akuntabel.
Selain MBG, program Kopdes Merah Putih turut menjadi perhatian karena disebut sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat desa. Program ini dinilai memiliki potensi besar jika dijalankan dengan tata kelola yang baik dan tidak sekadar menjadi formalitas.
Hal serupa juga disorot pada program Sekolah Rakyat yang disebut bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Namun, tantangan terbesar dinilai bukan hanya membangun program, melainkan memastikan keberlanjutan dan kualitas pelaksanaannya. Tanpa pengawasan yang memadai, program beranggaran besar dinilai rawan mengalami kebocoran atau tidak tepat sasaran.
Rayrobbend berharap program strategis nasional dijalankan secara serius dan tidak berhenti pada pencitraan atau kegiatan seremonial. Ia menilai keberhasilan program tidak semata diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan, melainkan dari dampak konkret yang dirasakan masyarakat.
Ia juga mengingatkan penggunaan APBN harus mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepentingan publik. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga setiap rupiah uang rakyat agar tidak jatuh ke tangan yang salah.
Dengan pengawasan yang kuat dan keterbukaan informasi yang maksimal, AMKI Sukabumi Raya berharap program-program nasional dapat benar-benar menjadi solusi nyata bagi persoalan ekonomi dan sosial di Indonesia.
