Sukabumi — Besarnya anggaran negara yang digelontorkan untuk sejumlah program nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih), hingga Sekolah Rakyat, menjadi sorotan publik. Di tengah penggunaan dana melalui APBN, muncul pertanyaan dari berbagai kalangan mengenai efektivitas, transparansi, serta pengawasan atas pelaksanaan program-program tersebut.
Ketua DPC Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Sukabumi Raya, Sp Rayrobbend Swr, menilai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu didukung. Namun, ia menekankan penggunaan uang negara harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Menurut Rayrobbend, besarnya anggaran untuk program strategis nasional harus dibarengi pengawasan ketat agar tidak bergeser menjadi proyek pencitraan politik atau bahkan menjadi ajang penyalahgunaan anggaran. “Ratusan triliun uang rakyat digelontorkan untuk MBG, Kopdes Merah Putih dan Sekolah Rakyat. Pertanyaannya, benar untuk kesejahteraan rakyat atau hanya proyek pencitraan dan bancakan anggaran?” ujarnya.
Program MBG, misalnya, saat ini menjadi salah satu yang paling menyedot perhatian karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Pemerintah menilai program tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas gizi generasi muda sekaligus menekan angka stunting. Meski demikian, Rayrobbend mengingatkan bahwa program sebesar apa pun tetap memerlukan mekanisme pengawasan yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat bawah.
Ia menegaskan, masyarakat pada prinsipnya tidak menolak program bantuan sosial maupun pemberdayaan ekonomi desa. Yang menjadi perhatian, kata dia, adalah bagaimana implementasi di lapangan dilakukan secara bersih dan profesional. “Rakyat mendukung program yang benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil. Tapi penggunaan APBN wajib transparan, tepat sasaran dan diawasi ketat agar tidak menjadi ladang korupsi, mark up, dan kepentingan elite,” katanya.
Rayrobbend juga menyinggung isu transparansi anggaran yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian besar publik, terutama setelah sejumlah kasus korupsi dana bantuan sosial maupun proyek pemerintah dinilai mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.
Karena itu, AMKI Sukabumi Raya mendorong keterbukaan informasi publik sebagai langkah menjaga kepercayaan masyarakat. Rayrobbend meminta pemerintah membuka rincian penggunaan anggaran secara jelas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil akhir program. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui ke mana uang negara digunakan, terlebih dana tersebut berasal dari pajak rakyat. “Kalau memang untuk rakyat, buktikan dengan hasil nyata. Karena uang negara adalah uang rakyat!” ujarnya.
Selain transparansi, AMKI Sukabumi Raya juga mendorong adanya pengawasan independen terhadap program-program nasional yang menggunakan anggaran besar. Pengawasan, menurut Rayrobbend, tidak hanya dilakukan lembaga internal pemerintah, tetapi juga melibatkan akademisi, media, organisasi masyarakat, hingga aparat penegak hukum.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran, permainan proyek, hingga praktik mark up yang dapat merugikan negara. Dalam konteks era digital, ia menilai masyarakat kini semakin kritis dalam mengawasi penggunaan APBN karena data dan informasi mudah tersebar melalui media sosial, sehingga pemerintah dituntut bekerja lebih transparan dan akuntabel.
Selain MBG, program Kopdes Merah Putih juga disebut menjadi perhatian karena digadang-gadang sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat desa. Program ini dinilai berpotensi besar jika dijalankan dengan tata kelola yang baik dan tidak berhenti pada formalitas. Hal serupa disampaikan terkait Sekolah Rakyat yang disebut bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, namun tantangannya bukan hanya membangun program, melainkan memastikan keberlanjutan dan kualitas pelaksanaannya.
Rayrobbend menekankan keberhasilan program tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran yang digelontorkan, melainkan dampak konkret yang dirasakan masyarakat. Ia juga mengingatkan penggunaan APBN harus mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepentingan publik, serta menuntut tanggung jawab moral pemerintah untuk menjaga setiap rupiah uang rakyat agar tidak jatuh ke tangan yang salah.
AMKI Sukabumi Raya berharap program-program strategis nasional dijalankan secara serius dan tidak berhenti pada pencitraan atau kegiatan seremonial semata. Dengan pengawasan yang kuat dan keterbukaan informasi yang maksimal, mereka menilai program-program nasional diharapkan benar-benar mampu menjadi solusi atas persoalan ekonomi dan sosial di Indonesia.
