Bandar Lampung — Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran (ALAM BAKA) jilid III kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/7). Dalam aksi tersebut, massa mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta meminta kebijakan anggaran lebih mengutamakan kepentingan rakyat, terutama di sektor pendidikan dan kesejahteraan.
Massa aksi menilai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya berorientasi pada penyelesaian persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Melalui siaran pers yang dibagikan kepada awak media, ALAM BAKA menilai besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk Program MBG perlu diiringi tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dalam pernyataannya, mereka menyebut masih terdapat sejumlah pertanyaan terkait ketepatan sasaran penerima manfaat, efektivitas program dalam menekan angka stunting, kesiapan distribusi, hingga transparansi penggunaan anggaran.
Selain menyoroti Program MBG, massa aksi juga mempertanyakan sejumlah kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung. Beberapa isu yang disoroti antara lain pinjaman daerah kepada Bank BJB untuk pembiayaan infrastruktur, tunggakan pembayaran kepada BPJS Kesehatan yang disebut mencapai sekitar Rp105,4 miliar berdasarkan laporan yang beredar, serta alokasi belanja jasa tenaga ahli dan hibah pembangunan maupun rehabilitasi fasilitas Kejaksaan Tinggi Lampung dan sejumlah Kejaksaan Negeri.
ALAM BAKA menegaskan kritik yang disampaikan bukan merupakan penolakan terhadap program pemerintah. Mereka menyatakan mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, namun meminta agar setiap penggunaan anggaran dilakukan secara efisien, transparan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi publik.
Dalam aksi tersebut, ALAM BAKA juga menyampaikan 15 poin pernyataan sikap. Di antaranya mendesak Pemerintah Provinsi Lampung membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan anggaran, meningkatkan transparansi pengelolaan APBD, memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana publik, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa menyampaikan orasi secara bergantian dan membagikan dokumen pernyataan sikap kepada peserta aksi serta awak media. Hingga kegiatan berakhir, aksi dilaporkan berlangsung tertib.
