Pembatasan akses akun Instagram Cabinet Couture Indonesia pada akhir Juni lalu memicu perhatian luas. Akun tersebut dikenal mengunggah foto para pejabat publik disertai informasi merek dan perkiraan harga pakaian, tas, jam tangan, sepatu, serta aksesori yang dikenakan.

Setelah sejumlah unggahan menjadi viral, akun itu tidak lagi dapat diakses di Indonesia. Pada laman akun kemudian muncul pemberitahuan bahwa pembatasan dilakukan untuk memenuhi permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Tidak lama berselang, Cabinet Couture membuat akun baru. Namun, perbincangan publik tidak berhenti pada soal pemblokiran, melainkan bergeser ke pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa busana pejabat bisa berubah menjadi persoalan politik bagi warga?

Perdebatan ini berkaitan dengan cara masyarakat memaknai simbol. Dalam kehidupan sehari-hari, cara berpakaian adalah hak individu. Tetapi ketika seseorang memegang jabatan publik, simbol-simbol yang melekat pada dirinya tidak lagi sepenuhnya dianggap urusan personal. Apa yang dikenakan pejabat kerap dibaca sebagai bagian dari komunikasi politik—sesuatu yang ditafsirkan dan dievaluasi publik.

Pilihan busana dapat menjadi pesan tentang bagaimana seorang pemimpin ingin dipersepsikan. Contohnya, ketika seorang presiden mengenakan pakaian adat dalam upacara kenegaraan, memakai batik di acara tertentu, atau menggunakan sepatu bot saat meninjau lokasi bencana, pilihan itu tidak semata soal selera berpakaian. Busana menjadi cara menyampaikan citra, misalnya sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat. Dalam kajian symbolic politics, simbol digunakan untuk membentuk pemahaman publik tentang pemegang kekuasaan.

Di sisi lain, proses membangun kesan melalui penampilan juga dikenal sebagai impression management—kecenderungan manusia mengatur cara berbicara, berperilaku, dan berpenampilan untuk memunculkan persepsi tertentu. Dalam konteks pejabat, penampilan pun dapat menjadi bagian dari upaya membangun kesan di mata publik.

Namun, makna simbol tidak hanya ditentukan oleh pemakainya. Tafsir publik justru menjadi penentu utama. Simbol yang dimaksudkan sebagai profesionalisme bisa dibaca sebagai kemewahan. Penampilan yang ingin menampilkan kesuksesan dapat ditangkap sebagai tanda melebaranya jarak antara elite dan rakyat.

Di titik ini, unggahan tentang harga busana pejabat menarik perhatian bukan semata karena nilai ekonominya, melainkan karena makna sosial yang dilekatkan pada barang tersebut. Jam tangan, tas, atau sepatu tidak lagi dipandang sebagai benda fungsional. Ketika dikenakan pejabat, benda itu berubah menjadi simbol status sekaligus simbol relasi antara kekuasaan dan masyarakat.

Sejumlah temuan dalam studi perilaku konsumen menyebut barang mewah sering berfungsi sebagai penanda status sosial (conspicuous consumption). Sementara itu, psikologi menjelaskan manusia cenderung membandingkan diri dengan orang lain (social comparison). Ketika media sosial menampilkan kontras antara kehidupan elite dan masyarakat—terutama di tengah kondisi ekonomi yang menghimpit—reaksi publik dapat melampaui rasa kagum atau iri, menjadi persepsi bahwa jarak sosial kian melebar.

Persoalan kemudian berkembang menjadi isu kepercayaan. Penilaian moral masyarakat kerap terbentuk secara spontan dan intuitif sebelum alasan rasional disusun. Ketika simbol kemewahan terlihat kontras dengan pengalaman hidup warga, pertanyaan yang mengemuka bukan lagi “berapa harganya,” melainkan “apakah pemimpin memahami kehidupan masyarakat yang dipimpinnya?”

Kepercayaan kepada pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga keyakinan bahwa pemimpin memahami kehidupan warga yang diwakili. Jika simbol yang ditampilkan mencerminkan empati, publik lebih mudah percaya pemimpin berpihak pada kepentingan mereka. Sebaliknya, bila simbol itu dipersepsikan sebagai privilese atau penanda jarak sosial, kepercayaan dapat terkikis meski tidak ada perubahan kebijakan.

Dalam kerangka ini, perdebatan soal busana tidak harus dimaknai sebagai tuntutan agar pejabat hidup miskin atau menolak hak atas kepemilikan pribadi. Yang dipersoalkan adalah kesadaran bahwa simbol apa pun yang ditampilkan akan selalu dibaca dalam konteks jabatan publik. Dari sudut pandang tersebut, aktivitas akun seperti Cabinet Couture dapat dipahami sebagai bentuk koreksi masyarakat terhadap perilaku pejabat.

Fenomena ini juga menegaskan bahwa di era media sosial, hampir tidak ada simbol yang benar-benar privat bagi pejabat. Foto, pakaian, kendaraan, hingga aksesori dapat membentuk persepsi mengenai karakter dan kepemimpinan. Karena itu, komunikasi politik tidak hanya menuntut kemampuan berbicara, melainkan juga kebijaksanaan memilih simbol yang mewakili negara di hadapan rakyat.

Sebelum menilai program, kebijakan, atau pidato, masyarakat kerap terlebih dahulu membaca simbol yang ditampilkan pemimpin. Dalam konteks itulah busana menjadi bahasa politik: dapat memperpendek jarak antara pemimpin dan rakyat, atau sebaliknya memperlebarnya. Pada akhirnya, kepercayaan publik dapat tumbuh ketika pemimpin dipersepsikan sebagai bagian dari “kita”, bukan sebagai pihak yang semakin menjauh. Dalam demokrasi, simbol yang paling mudah dipahami warga bukan kemewahan yang dipertontonkan, melainkan empati yang mereka rasakan.