Aktivis Demokrasi Aceh, Yulindawati, meminta pengawasan ketat dan keterbukaan informasi dalam penyaluran bantuan sapi Meugang dari Presiden Republik Indonesia untuk 19 kabupaten/kota di Aceh. Ia menilai distribusi bantuan senilai Rp72,75 miliar pada meugang menjelang Ramadan lalu belum dilakukan secara transparan.
Menurut Yulindawati, besarnya anggaran pengadaan 1.455 ekor sapi harus diikuti tata kelola yang akuntabel. Ia juga menyoroti mulai munculnya keluhan di masyarakat terkait pembagian yang dinilai tidak merata.
“Dana sebesar itu tentu harus dikelola dengan sangat hati-hati. Jangan sampai di tengah niat baik membantu korban bencana, justru muncul persoalan baru karena kurangnya transparansi. Apalagi kemarin ada yang dapat sedikit, bahkan ada yang tidak dapat sama sekali,” ujar Yulindawati, Rabu (18/3/2026).
Program bantuan tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk mendukung tradisi Meugang sekaligus membantu pemulihan masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh. Dana bantuan dilaporkan telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di 19 daerah pada Selasa, 17 Maret 2026, dengan skema Rp50 juta per desa terdampak.
Yulindawati menekankan, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah perlu diimbangi dengan keterbukaan kepada publik. Ia meminta seluruh proses, mulai dari pengadaan hingga distribusi, dapat diakses masyarakat.
“Pemda harus membuka secara jelas, mulai dari sapi dibeli di mana, berapa harganya, sampai bagaimana mekanisme pembagiannya ke desa-desa. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah kecurigaan,” tegasnya.
Ia juga menilai pengawasan tidak cukup bersifat administratif. Menurutnya, kontrol sosial dari masyarakat diperlukan agar bantuan benar-benar tepat sasaran, termasuk dengan melibatkan tokoh masyarakat, aparatur gampong, dan lembaga independen.
“Pengawasan tidak cukup hanya di atas kertas. Harus ada kontrol sosial. Libatkan tokoh masyarakat, aparatur gampong, dan lembaga independen. Masyarakat berhak tahu berapa sapi yang dibeli dan bagaimana dibagikan,” katanya.
Selain aspek transparansi, Yulindawati mengingatkan potensi konflik horizontal jika distribusi dinilai tidak adil. Dalam situasi pemulihan pascabencana, ia menilai kecemburuan sosial dapat memperkeruh kondisi di tingkat akar rumput.
“Kalau tidak transparan, ini bisa memicu konflik. Apalagi di daerah yang terdampaknya cukup berat. Keadilan distribusi harus benar-benar dijaga,” ujarnya.
Ia turut menegaskan prioritas bantuan seharusnya diberikan kepada warga yang terdampak langsung bencana, termasuk mereka yang masih berada di pengungsian. Karena itu, ia meminta pendataan dilakukan secara ketat dan berbasis kondisi riil di lapangan.
“Jangan sampai yang paling terdampak justru tidak terakomodir. Data harus valid, verifikasi harus ketat. Jangan hanya formalitas,” katanya.
Yulindawati juga mengingatkan agar laporan realisasi yang disampaikan kepada pemerintah pusat tidak hanya bersifat administratif, melainkan mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Menurutnya, penyaluran bantuan sapi Meugang bukan sekadar pembagian daging menjelang Ramadan, tetapi juga menjadi ujian integritas pemerintah daerah.
“Ini bukan sekadar pembagian sapi atau daging. Ini soal bagaimana pemerintah membangun kepercayaan publik. Setiap rupiah harus dipastikan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
