Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan penataan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, ketiga aspek itu harus dipandang sebagai paket ekosistem pembangunan terintegrasi dan berkelanjutan untuk mewujudkan Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia tanpa mengabaikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat memimpin Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin, 20 Juli 2026. Dalam rapat itu, AHY menekankan pentingnya pembangunan Bali secara terpadu melalui pendekatan “Satu Pulau, Satu Tata Kelola”. Pendekatan tersebut mengintegrasikan pembangunan infrastruktur, konektivitas, tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam satu kerangka pembangunan wilayah yang saling mendukung.
AHY menyebut Bali sebagai andalan Indonesia dan perlu dijaga daya saingnya sebagai tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, ia mengingatkan, pengejaran pertumbuhan pariwisata tidak boleh mengorbankan masyarakat, alam, dan budaya Bali.
Ia juga menekankan pengembangan wilayah harus diawali dari penataan ruang yang baik agar pembangunan berjalan seimbang dan berkelanjutan. AHY mengatakan penataan ruang perlu memastikan pembangunan tidak hanya mendukung sektor pariwisata, tetapi juga menjaga sawah tetap produktif, memperkuat ketahanan pangan, serta membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi lainnya.
Rapat koordinasi tersebut turut mengidentifikasi sejumlah tantangan utama pembangunan Bali, mulai dari meningkatnya tekanan sektor pariwisata atau overtourism, konektivitas yang belum merata, penurunan kualitas lingkungan akibat persoalan persampahan dan pencemaran, hingga pemanfaatan ruang yang belum sepenuhnya terkendali. AHY menilai tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan secara sektoral dan membutuhkan orkestrasi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta dukungan para pemangku kepentingan.
Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah menetapkan empat klaster utama pengembangan Bali, yakni penguatan infrastruktur dan konektivitas, penataan ruang wilayah, tata kelola lingkungan hidup, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan. Keempat klaster tersebut menjadi fondasi penyusunan kebijakan dan program lintas sektor agar pembangunan Bali berlangsung terintegrasi.
Sebagai tindak lanjut rapat, kementerian dan lembaga terkait akan menyusun rencana aksi sesuai kewenangan masing-masing. Langkah yang disebutkan meliputi percepatan pembangunan konektivitas dan transportasi multimoda, penguatan sistem pengelolaan sampah, perlindungan kawasan pangan dan subak, sinkronisasi tata ruang, pengembangan destinasi wisata baru di Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat, serta penguatan ekonomi kreatif sebagai penopang pariwisata berkelanjutan. Seluruh program tersebut akan dikawal melalui mekanisme monitoring dan evaluasi lintas kementerian untuk memastikan pelaksanaan sesuai target.
AHY menegaskan kebijakan pemerintah pusat akan terus diselaraskan dengan pemerintah daerah dan tetap menghormati karakteristik serta kearifan lokal Bali. Ia menyatakan pemerintah ingin ekonomi Bali terus tumbuh dengan pariwisata dan ekonomi kreatif yang semakin maju, namun budaya, tradisi, dan kearifan lokal tetap menjadi jiwa pembangunan.
Rapat koordinasi itu dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan, Gubernur Bali Wayan Koster, serta para bupati dan wali kota se-Bali. AHY juga didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
