Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali bersama sejumlah menteri dan kepala daerah se-Bali di Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, AHY memaparkan tiga fokus pembangunan wilayah Bali, mulai dari tata ruang, penguatan infrastruktur, hingga penataan sektor perumahan dan permukiman.
AHY menyebut fokus pertama adalah menghadirkan tata ruang kewilayahan yang berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya penataan ruang secara proporsional agar pembangunan berjalan seimbang, termasuk dalam pembagian alokasi untuk sektor pariwisata, perumahan masyarakat, serta upaya menjaga lahan sawah tetap produktif demi ketahanan pangan.
Fokus kedua, menurut AHY, adalah penguatan infrastruktur dasar. Ia menilai pemeliharaan dan pembangunan jalan perlu terus dilakukan, terutama untuk meningkatkan akses menuju Bali utara, timur, dan barat. Selain itu, ia menyoroti perlunya mendorong konektivitas transportasi multimoda dan pengembangan transportasi publik sebagai salah satu solusi mengurangi kemacetan dan kepadatan lalu lintas di Bali.
Dalam rakor itu, AHY juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya menyangkut aspek fisik. Ia merujuk pada pengingat dari Menteri PPN/Kepala Bappenas bahwa infrastruktur sosial, seperti pendidikan, kesehatan, serta ketersediaan air bersih, juga perlu menjadi perhatian.
AHY turut menyinggung kemacetan saat arus mudik Lebaran di Pelabuhan Gilimanuk. Ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan kebijakan jangka pendek, menengah, hingga panjang untuk menangani persoalan tersebut.
Fokus ketiga yang dibahas adalah penataan sektor perumahan dan kawasan permukiman. AHY menyampaikan pemerintah memiliki program untuk menghadirkan perumahan yang lebih layak dan terjangkau melalui program perumahan rakyat, dengan fokus membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
AHY menjelaskan rakor tersebut digelar untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah tetap sinkron, sekaligus selaras dengan kearifan lokal dan karakteristik wilayah Bali. Ia menekankan perlunya menjaga keseimbangan di tengah pertumbuhan ekonomi, perkembangan pariwisata, dan kemajuan ekonomi kreatif, dengan tetap memperhatikan budaya, tradisi, dan kearifan lokal.
Rapat koordinasi ini dihadiri Menteri Pariwisata, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Ekonomi Kreatif, Wakil Menteri ATR/BPN, serta bupati dan wali kota se-Bali.
