DENPASAR – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan penataan ruang tidak dapat dipisahkan. Menurut dia, ketiganya harus dipandang sebagai satu paket ekosistem pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan guna mewujudkan Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia, sembari menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat memimpin Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026).
Dalam rapat itu, AHY menekankan pembangunan Bali perlu dilakukan secara terpadu melalui pendekatan “Satu Pulau, Satu Tata Kelola”. Pendekatan ini mengintegrasikan pembangunan infrastruktur, konektivitas, tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam satu kerangka pembangunan wilayah yang saling mendukung.
“Bali merupakan andalan Indonesia. Kita ingin memastikan Bali sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia terus menjadi tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun tidak adil jika demi mengejar pertumbuhan pariwisata, masyarakat Bali, alam Bali, dan budaya Bali justru terabaikan. Ketiganya harus menjadi fondasi utama pembangunan,” ujar AHY.
Ia juga menilai pengembangan wilayah perlu diawali dengan penataan ruang yang baik agar pembangunan berjalan seimbang dan berkelanjutan. “Pengembangan wilayah harus diawali dari tata ruang yang baik. Kita ingin memastikan pembangunan berjalan seimbang, tidak hanya mendukung pariwisata, tetapi juga menjaga sawah tetap produktif, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi lainnya,” kata AHY.
Rapat koordinasi tersebut turut mengidentifikasi sejumlah tantangan pembangunan di Bali, di antaranya meningkatnya tekanan sektor pariwisata (overtourism), konektivitas yang belum merata, penurunan kualitas lingkungan akibat persoalan persampahan dan pencemaran, serta pemanfaatan ruang yang dinilai belum sepenuhnya terkendali. AHY menyatakan tantangan-tantangan itu tidak dapat diselesaikan secara sektoral, melainkan memerlukan orkestrasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan dukungan para pemangku kepentingan.
Pemerintah kemudian menetapkan empat klaster utama pengembangan Bali, yakni penguatan infrastruktur dan konektivitas, penataan ruang wilayah, tata kelola lingkungan hidup, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan. Keempat klaster tersebut disebut menjadi fondasi penyusunan kebijakan dan program lintas sektor agar pembangunan Bali berlangsung terintegrasi.
Sebagai tindak lanjut rapat, kementerian dan lembaga terkait akan menyusun rencana aksi sesuai kewenangan masing-masing. Rencana itu mencakup percepatan pembangunan konektivitas dan transportasi multimoda, penguatan sistem pengelolaan sampah, perlindungan kawasan pangan dan subak, sinkronisasi tata ruang, pengembangan destinasi wisata baru di Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat, serta penguatan ekonomi kreatif sebagai penopang pariwisata berkelanjutan. Seluruh program akan dikawal melalui mekanisme monitoring dan evaluasi lintas kementerian untuk memastikan implementasi berjalan sesuai target.
AHY menegaskan kebijakan pemerintah pusat akan terus diselaraskan dengan pemerintah daerah dan tetap menghormati karakteristik serta kearifan lokal Bali. “Kita ingin ekonomi Bali terus tumbuh, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif semakin maju, tetapi budaya, tradisi, dan kearifan lokal tetap menjadi jiwa pembangunan. Bali memiliki kekhasan yang harus terus dijaga keseimbangannya,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan, Gubernur Bali Wayan Koster, serta para bupati dan wali kota se-Bali.
AHY juga didampingi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Odo R. M. Manuhutu, serta Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Sigit Raditya.
