Teori agenda setting yang diperkenalkan Maxwell McCombs dan Donald Shaw pada 1972 menempatkan media bukan sekadar penyampai realitas, melainkan aktor yang ikut membentuknya. Inti teori ini menyatakan bahwa media dapat memengaruhi apa yang dianggap penting oleh publik melalui pilihan isu yang ditonjolkan. Dalam ranah ekonomi, seleksi topik seperti inflasi, pengangguran, atau pertumbuhan produk domestik bruto (GDP) dapat mengarahkan fokus perhatian masyarakat pada isu tertentu.
Ketika kenaikan harga kebutuhan pokok terus-menerus menjadi sorotan, publik cenderung menempatkan inflasi sebagai masalah utama, bahkan jika data statistik tidak selalu menunjukkan kondisi yang seburuk persepsi yang terbentuk. Di titik ini, agenda media bekerja melalui penonjolan dan pengulangan isu, yang menurut teori agenda setting menjadi kunci dalam membangun sense of urgency di ruang publik.
Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang mengendalikan narasi ekonomi tersebut. McCombs dan Shaw menjelaskan peran gatekeepers—seperti editor, produser, dan pemilik media—yang memiliki kewenangan menyaring informasi sebelum sampai ke audiens. Dalam praktiknya, kepentingan politik dan ekonomi dapat ikut memengaruhi keputusan redaksional. Contohnya, media yang dimiliki konglomerat disebut berpotensi lebih sering menonjolkan kebijakan pro-bisnis sambil mengabaikan isu ketimpangan upah buruh. Demikian pula, ketika perusahaan media memiliki keterhubungan dengan pemerintahan, kecenderungan pemberitaan dapat mengarah pada penonjolan keberhasilan kebijakan ekonomi, seperti pertumbuhan GDP atau program bantuan sosial, sembari meminimalkan isu inflasi atau ketimpangan yang dinilai dapat merusak citra penguasa.
Selain menentukan isu, media juga membingkai informasi (framing). Dalam pemberitaan resesi, misalnya, media dapat menekankan faktor eksternal seperti perang atau pandemi, alih-alih menyoroti kemungkinan kegagalan kebijakan pemerintah. Pembingkaian semacam ini dapat mengalihkan persepsi tanggung jawab dan memengaruhi opini publik mengenai pihak yang patut disalahkan.
Efek pengulangan juga dapat berdampak langsung pada perilaku ekonomi. Ketika media secara masif memberitakan krisis moneter atau kejatuhan pasar saham, masyarakat bisa menangkapnya sebagai ancaman nyata meski indikator makroekonomi disebut stabil. Dalam contoh yang disebutkan, pemberitaan tentang penurunan pasar saham dapat memicu kepanikan investor ritel.
Di era digital, agenda setting tidak sepenuhnya dimonopoli media arus utama. Platform seperti Twitter atau TikTok dapat mengangkat isu ekonomi alternatif, seperti biaya hidup atau utang generasi muda. Namun, dalam kerangka McCombs dan Shaw, media tradisional dinilai tetap memiliki pengaruh lebih besar dalam menetapkan agenda nasional karena jangkauan dan kredibilitasnya. Media juga kerap mengutip “pakar ekonomi” untuk memperkuat narasi, tetapi pilihan pakar dinilai tidak selalu netral. Jika yang dihadirkan hanya ekonom berhaluan neoliberal, wacana yang muncul cenderung mendukung pasar bebas, sementara publik yang jarang memverifikasi sumber dapat menerima pandangan itu sebagai kebenaran absolut.
Hubungan media dan pemerintah juga digambarkan bersifat simbiosis. Ketika media gencar memberitakan kemiskinan, pemerintah dapat terdorong meluncurkan program bantuan sosial bukan semata karena urgensi data, melainkan karena tekanan opini publik. Dalam situasi ini, media menjadi arena pertarungan wacana ekonomi, sementara kelompok marjinal disebut kerap tersisih dari narasi. Contohnya, petani atau pedagang kecil jarang diwawancarai dalam isu kebijakan impor beras, padahal mereka dianggap paling terdampak. Agenda setting yang bias, dalam pandangan ini, berpotensi memperkuat ketidakadilan informasi.
Pengaruh agenda setting juga disebut melampaui batas negara. Media lokal dapat terseret agenda setting global ketika pemberitaan krisis di Amerika Serikat atau Eropa mendominasi ruang utama, sementara isu ekonomi domestik tersisih. Akibatnya, publik mengadopsi perspektif yang “diimpor” tanpa konteks lokal yang memadai. Di sisi lain, perusahaan multinasional digambarkan dapat menggunakan media untuk mendorong agenda ekonomi seperti investasi asing atau deregulasi. Dengan membanjiri pemberitaan positif, persepsi publik dapat terbentuk bahwa kebijakan tersebut menguntungkan semua pihak, meski realitasnya lebih rumit.
Meski berpengaruh, teori agenda setting juga menuai kritik karena dianggap terlalu deterministik. Di era digital, publik dinilai lebih aktif memilih informasi sehingga pengaruh media tidak lagi mutlak. Namun, McCombs dan Shaw berargumen banyak orang tetap bergantung pada media utama untuk isu kompleks seperti ekonomi. Sebagai ilustrasi, kasus krisis Sri Lanka 2022 disebut memperlihatkan bagaimana media internasional membingkai kolaps ekonomi negara itu terutama sebagai akibat utang kepada China dan korupsi, sementara faktor lain seperti dampak pandemi dan turisme kurang mendapatkan perhatian. Agenda setting media global kemudian membentuk persepsi bahwa China adalah penyebab utama, yang pada gilirannya dapat memengaruhi respons politik negara lain.
Untuk menantang narasi dominan, muncul gerakan seperti economic literacy serta platform independen yang menawarkan analisis dari perspektif berbeda, misalnya ekologi atau keadilan sosial. Namun, jangkauan upaya ini disebut masih terbatas dibanding media korporat. Pada saat yang sama, kecerdasan buatan dan algoritma semakin menentukan informasi yang sampai ke publik. Jika agregator berita lebih sering menampilkan kabar pertumbuhan ekonomi ketimbang pemutusan hubungan kerja (PHK), algoritma tersebut dinilai telah menjalankan fungsi agenda setting tanpa campur tangan manusia secara langsung.
Dalam kerangka teori agenda setting, literasi media menjadi salah satu solusi yang ditekankan. Publik didorong untuk bersikap kritis terhadap sumber berita, membandingkan narasi dari berbagai kanal, serta mempertanyakan siapa yang diuntungkan dari narasi ekonomi yang ditetapkan media. Kesadaran semacam ini dipandang penting untuk menjaga demokrasi informasi.
