Kemunculan Kabinet Bayangan yang digagas kalangan akademisi, peneliti, dan pegiat masyarakat sipil dinilai menjadi penanda bahwa proses politik tidak berhenti setelah pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu).

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan demokrasi tidak hanya berbicara tentang siapa yang menang dalam kontestasi politik, tetapi juga bagaimana kekuasaan diawasi setelah pemerintahan terbentuk.

“Politik bukan hanya soal menang dalam pemilu. Yang paling penting justru setelah kekuasaan dijalankan. Ketika ada kebijakan atau pernyataan penguasa yang dianggap tidak sesuai dengan koridor demokrasi, tidak boleh ada yang diam,” kata Adi melalui kanal YouTube miliknya, Jumat, 31 Juli 2026.

Menurut Adi, pada fase setelah pemerintahan berjalan, partisipasi politik masyarakat perlu hadir. Ia menilai kritik dan masukan terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang sehat.

“Salah satu ciri negara demokratis dan demokrasi yang terkonsolidasi adalah ketika warga negaranya tanpa lelah dan tanpa henti terus memberikan masukan dan kritik secara terbuka apabila ada kebijakan yang dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, Adi memandang lahirnya Kabinet Bayangan sebagai hal positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Ia menilai kehadiran kelompok tersebut dapat memperkuat fungsi kontrol terhadap pemerintah sekaligus memperkaya diskursus kebijakan publik.

“Lahirnya Kabinet Bayangan saya kira akan semakin memperkaya khazanah politik dan demokrasi di Indonesia,” pungkasnya.