Sebanyak 1.300 keluarga di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan sosial (bansos). Mereka menyatakan telah merasa mampu dan mandiri secara ekonomi sehingga tidak lagi membutuhkan bantuan pemerintah.

Wakil Bupati Solok, Candra, mengatakan data tersebut diperoleh setelah pemerintah daerah menerapkan langkah transparansi dalam penyaluran bansos. Salah satu upaya yang dilakukan adalah program labelisasi rumah penerima bantuan sosial, yang ditujukan agar publik dapat mengetahui siapa saja yang tercatat sebagai penerima.

Menurut Candra, program labelisasi dilakukan dengan turun langsung ke lapangan bersama Bupati dan Kepala Dinas Sosial. Pemerintah daerah menilai langkah ini penting untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan serta memastikan bansos tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Solok menyebut pemutakhiran data penerima bantuan menjadi prioritas, termasuk melalui sinkronisasi dan pembaruan data secara berkelanjutan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Dalam upaya memperkuat akurasi data, pemerintah daerah juga berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok. Diskusi verifikasi dan validasi data dilakukan secara rutin, melibatkan BPS, Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta petugas lapangan.

Kepala BPS Kabupaten Solok, Bambang Suryanggono, mengapresiasi sinergi yang terjalin. Ia berharap kerja sama tersebut terus diperkuat guna meningkatkan kualitas data pembangunan daerah, termasuk dalam mendukung penyaluran bantuan sosial.

Pemerintah daerah menilai validasi data menjadi bagian penting dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Dengan data yang lebih akurat, penyaluran bantuan diharapkan dapat menghindari tumpang tindih serta mengurangi risiko bantuan diterima pihak yang tidak berhak.