Bursa calon Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Malang menghangat menjelang Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) yang dijadwalkan pada 14 Februari 2026. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq, menyatakan maju dalam kontestasi tersebut dengan membawa agenda pembenahan tata kelola serta semangat antikorupsi.
Zia’ul Haq menilai KONI tidak bisa lagi dikelola dengan pola lama. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, terutama terkait pengelolaan dana hibah olahraga, sebagai titik krusial yang harus dibenahi agar organisasi benar-benar berorientasi pada prestasi.
“Kalau KONI ingin maju, pengelolaannya harus jelas dan bisa diaudit. Tidak boleh ada ruang abu-abu, terutama soal dana hibah,” ujar Zia’ul Haq, Minggu (25/1/2026).
Dalam pencalonannya, Zia’ul Haq disebut mendapat dukungan dari 15 cabang olahraga. Ia juga dikenal sebagai relawan antikorupsi Malang Corruption Watch (MCW) sejak 2004. Menurutnya, lemahnya tata kelola menjadi salah satu faktor yang menghambat pembinaan atlet. Ia menilai prestasi tidak lahir dari seremoni, melainkan dari sistem yang berjalan disiplin dan bersih.
Selain persoalan tata kelola, Zia’ul Haq menyoroti fondasi pembinaan atlet yang dinilainya masih rapuh. Ia menyebut Pusat Latihan (Puslat) selama ini belum ditempatkan sebagai jantung pembinaan, padahal seharusnya menjadi ruang utama pembentukan atlet berprestasi secara serius.
“Pembinaan atlet tidak bisa instan. Kalau puslat lemah, jangan berharap hasil besar. KONI harus berani melakukan pemetaan atlet sejak dini, bukan mendadak menjelang Porprov,” tegasnya. Zia’ul Haq juga menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang.
Untuk meningkatkan kualitas pembinaan, ia membuka opsi mendatangkan pelatih asing. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar program pembinaan tidak stagnan dan mampu mencetak atlet multi-medali melalui program yang terukur.
Ia juga menyinggung kesejahteraan atlet yang dinilainya kerap terpinggirkan. Zia’ul Haq menargetkan peningkatan uang saku atlet pada Porprov Jawa Timur 2027 agar atlet dapat bertanding secara profesional tanpa terbebani persoalan non-teknis.
“Target tiga besar Porprov 2027 itu realistis, tapi hanya bisa dicapai jika pembinaan serius dan atlet dihargai secara layak. Kabupaten Malang punya cabor unggulan, masalahnya selama ini optimal atau tidak,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Zia’ul Haq menegaskan olahraga daerah tidak semestinya dikelola sebatas formalitas organisasi. Ia menyatakan KONI perlu menjadi institusi yang bersih, terukur, dan berorientasi prestasi, bukan sekadar penyalur anggaran.
“Olahraga adalah investasi jangka panjang. Kalau dikelola setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah. Sudah saatnya KONI Kabupaten Malang berubah,” pungkasnya.
