BLITAR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar webinar pengadaan barang/jasa bertajuk “Sosialisasi dalam Rangka Profesionalitas, Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa” pada Kamis (05/03/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menegaskan bahwa transparansi menjadi prinsip utama dalam pengadaan barang/jasa, disertai tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran negara.

“Berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, kata kuncinya kita harus memegang prinsip transparansi ketika diamanahkan untuk mengelola setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kita perlu bertanggung jawab dengan benar dan menghindari konflik kepentingan,” ujar Dalu Agung.

Ia menambahkan, prinsip transparansi perlu menjadi pemahaman dasar bagi setiap pegawai ATR/BPN, terutama pejabat yang menjalankan peran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Untuk meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas, jajaran yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang/jasa didorong meningkatkan kompetensi melalui sertifikasi. Program sertifikasi tersebut dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Sementara itu, Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan ATR/BPN Awaludin menyatakan sosialisasi ini penting bagi PPK agar memahami kewajiban sertifikasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.