Isu “oposisi dianggap barang haram” kembali menjadi bahan pembicaraan luas, karena ia menyentuh saraf paling peka demokrasi: siapa yang berani berkata tidak.

Di ruang publik, istilah “merangkul” terdengar menenangkan.

Namun di balik ketenangan itu, muncul kegelisahan: jika semua dirangkul ke dalam kekuasaan, siapa yang menjaga jarak untuk mengawasi.

Berita ini menjadi tren karena orang merasakan paradoks.

Kita diajak percaya bahwa harmoni adalah kebajikan politik.

Padahal, harmoni tanpa batas bisa berubah menjadi kesenyapan yang mahal.

-000-

Mengapa Isu Ini Mendadak Menguat di Google Trend

Pertama, karena ia menyentuh pengalaman sehari-hari warga tentang kebijakan yang terasa “lolos begitu saja”.

Ketika keputusan publik terasa tak terkoreksi, publik mencari penjelasan yang paling masuk akal.

Hilangnya oposisi menjadi jawaban yang mudah dipahami, sekaligus menakutkan.

Kedua, karena angka-angka dukungan parlemen memberi bentuk pada kecemasan.

Di era Joko Widodo, dukungan parlemen naik dari 37 persen pada Juli 2014 menjadi 69 persen pada Juli 2016.

Di bawah pemerintahan Prabowo, KIM Plus menguasai 470 dari 580 kursi DPR, sekitar 81 persen.

Angka besar membuat publik merasa “peta” kekuasaan nyaris satu warna.

Ketiga, karena isu ini memantik perdebatan moral yang tajam.

Apakah merangkul itu kebijaksanaan, atau sekadar jalan pintas elite untuk zona nyaman.

Di sinilah emosi publik bekerja: bangga pada persatuan, sekaligus curiga pada kompromi.

-000-

Oposisi, “Budaya Musyawarah”, dan Zona Nyaman Elite

Berita ini menyorot oposisi yang kerap diposisikan sebagai sesuatu yang tidak sesuai budaya.

Dalihnya, bangsa ini lebih mengutamakan musyawarah ketimbang pertentangan.

Namun penjelasan yang lebih rasional disebut jauh lebih menentukan.

Elite memilih zona nyaman dalam pragmatisme politik.

Partai-partai lebih memilih memakan umpan sumber daya negara.

Walau itu berarti berada dalam jebakan kail kekuasaan.

Dalam kerangka ini, alasan budaya menjadi pembingkaian narasi yang lebih sopan.

Yang menentukan justru insentif nyata: jabatan menteri, akses proyek, dan anggaran negara yang mengalir ke partai.

Jika lingkar kekuasaan menawarkan ganjaran, maka oposisi menawarkan risiko.

Dan politik, dalam bentuknya yang paling telanjang, sering memilih ganjaran.

-000-

Kemandekan Sistem: Ketika Eksekutif dan Legislatif Berada di Ruang yang Sama

Konsekuensi yang disorot berita ini adalah kemandekan sistem politik.

Fungsi dan batas kekuasaan eksekutif dan legislatif nyaris tidak bermakna lagi.

Keduanya berdiri di ruang kekuasaan yang sama.

Legislatif yang mestinya menjadi penyeimbang eksekutif justru memilih berkompromi.

Akibatnya, banyak kebijakan bermasalah disebut lolos begitu saja.

Hingga kini tanpa evaluasi dan koreksi yang sungguh-sungguh dari parlemen.

Di titik ini, masalahnya bukan sekadar siapa menang pemilu.

Masalahnya adalah apakah mekanisme koreksi masih bekerja ketika mayoritas terlalu nyaman.

-000-

Warisan “Merangkul” dari Era Jokowi hingga Kini

Hilangnya peran oposisi dalam relasi eksekutif dan legislatif bukan hal baru.

Fondasinya dibangun sejak era Joko Widodo, pada periode pertama dan kedua.

Konsolidasi politik menarik mayoritas parlemen menjadi pendukung pemerintah dalam dua tahun.

Dukungan parlemen naik dari 37 persen pada Juli 2014 menjadi 69 persen pada Juli 2016.

Pola serupa berlanjut pada periode kedua.

Prabowo Subianto, rival Jokowi dalam dua pemilu berturut-turut, direkrut menjadi Menteri Pertahanan pada 2019.

Sikap merangkul tidak berhenti saat presiden berganti.

Justru membesar dalam konfigurasi baru.

Di bawah pemerintahan Prabowo, KIM Plus menguasai 470 dari 580 kursi DPR, sekitar 81 persen.

Angka itu membuat oposisi, jika ada, berada pada posisi yang semakin sempit.

-000-

Isu Besar yang Dipertaruhkan: Kualitas Demokrasi dan Akuntabilitas Negara

Di Indonesia, demokrasi tidak hanya soal pemilu yang rutin.

Ia juga soal bagaimana kekuasaan dibatasi, diuji, dan diminta menjelaskan diri.

Ketika oposisi melemah, mekanisme “checks and balances” ikut menipis.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, negara kehilangan kebiasaan untuk dikoreksi dari dalam.

Dan koreksi yang tidak terjadi di parlemen sering berpindah ke jalan lain.

Ke kegaduhan, ke polarisasi di media sosial, atau ke sinisme publik yang pelan-pelan mengeras.

Isu ini juga terkait langsung dengan tata kelola anggaran.

Berita menyebut insentif kekuasaan berupa akses proyek dan anggaran negara.

Jika insentif itu menjadi perekat koalisi, pertanyaan publik menjadi wajar.

Apakah kebijakan dibuat untuk kepentingan umum, atau untuk menjaga kenyamanan politik.

-000-

Kerangka Konseptual: Koalisi Besar, Insentif, dan Risiko “Rubber Stamp”

Dalam kajian politik, koalisi besar sering dipahami sebagai strategi stabilitas.

Stabilitas bisa mempercepat keputusan, mengurangi veto, dan menenangkan pasar politik.

Namun stabilitas juga punya biaya.

Biaya utamanya adalah melemahnya kompetisi substantif di lembaga perwakilan.

Ketika mayoritas terlalu dominan, parlemen berisiko berubah menjadi stempel.

Bukan karena semua orang berniat buruk.

Melainkan karena insentifnya mendorong kompromi, bukan konfrontasi kebijakan.

Berita ini menekankan pilihan pragmatis partai.

Jabatan menteri, akses proyek pemerintah, dan aliran anggaran menjadi magnet untuk tetap dekat kekuasaan.

Dalam logika insentif, oposisi menjadi posisi yang mahal.

Ia menuntut disiplin, kesabaran, dan kesediaan kehilangan fasilitas.

-000-

Pelajaran dari Luar Negeri: Ketika Oposisi Melemah, Kepercayaan Publik Ikut Tergerus

Di berbagai negara, koalisi besar sering muncul saat elite ingin meredam ketegangan.

Di beberapa konteks, ia efektif mencegah kebuntuan legislasi.

Namun sejarah politik dunia juga memperlihatkan sisi rapuhnya.

Ketika oposisi lemah, kritik yang seharusnya terlembaga sering berpindah menjadi populisme.

Atau menjadi protes di luar kanal formal.

Di sejumlah negara, “grand coalition” pernah memunculkan keluhan bahwa perbedaan program mengabur.

Warga merasa pilihan politiknya menyempit.

Walau konteks tiap negara berbeda, polanya mirip.

Jika semua partai besar berada di lingkar kekuasaan, publik bertanya: siapa yang mengawasi penguasa.

Pertanyaan ini yang kini menggema dalam percakapan Indonesia.

-000-

Mengapa Narasi “Musyawarah” Terasa Meyakinkan, Sekaligus Berbahaya

Musyawarah adalah nilai yang mulia.

Ia mengajarkan mendengar, menimbang, dan mencari titik temu.

Tetapi musyawarah dalam negara modern membutuhkan prasyarat.

Harus ada ruang berbeda pendapat yang aman.

Harus ada mekanisme untuk mengatakan “tidak” tanpa dianggap memusuhi bangsa.

Jika oposisi dicap sebagai barang haram, musyawarah kehilangan salah satu bahan utamanya.

Yaitu keberanian untuk menguji keputusan.

Tanpa ujian, keputusan bisa tampak rapi di permukaan.

Namun rapuh ketika realitas memaksa pertanggungjawaban.

-000-

Rekomendasi: Menjawab Tren Ini dengan Kedewasaan Demokrasi

Pertama, publik perlu membedakan persatuan dari penyeragaman.

Persatuan tidak menuntut semua partai masuk kabinet.

Persatuan menuntut tujuan bersama, sambil tetap memberi ruang koreksi.

Kedua, partai politik perlu memulihkan martabat oposisi sebagai peran konstitusional.

Oposisi tidak identik dengan kebencian.

Ia bisa menjadi cara mencintai negara lewat pengawasan.

Ketiga, parlemen perlu menunjukkan kerja korektif yang terlihat.

Jika kompromi terjadi, publik berhak tahu argumennya.

Transparansi membuat kompromi tidak terasa sebagai transaksi.

Keempat, pemerintah diuntungkan jika kritik dilembagakan.

Kritik yang sehat membantu mengoreksi kebijakan sebelum menjadi krisis.

Merangkul tidak harus berarti menghapus jarak.

Ia bisa berarti menjaga komunikasi, sambil menghormati peran pengimbang.

-000-

Penutup: Merawat Ruang Berbeda Pendapat

Tren ini pada akhirnya bukan soal siapa berada di dalam atau di luar kekuasaan.

Ia soal keberanian bangsa merawat perbedaan sebagai alat pemeriksaan.

Ketika oposisi melemah, yang hilang bukan sekadar kursi.

Yang hilang adalah kebiasaan untuk bertanya, sebelum semuanya terlambat.

Indonesia tidak kekurangan orang baik.

Yang sering kurang adalah sistem yang membuat kebaikan itu bekerja, bahkan saat kekuasaan sedang sangat nyaman.

Di tengah riuh politik, mungkin kita perlu mengingat satu kalimat sederhana.

“Kekuasaan yang kuat tidak takut diawasi, karena pengawasan adalah cara paling sunyi untuk menjaga amanah.”